TheJatim.com – Krisis hunian terjangkau di Kota Surabaya kian mengkhawatirkan. Meski Pemerintah Kota telah menyiapkan 23 rumah susun sewa (rusunawa) dengan kapasitas 5.233 unit, antrean warga terus membengkak. Per Maret 2025, tercatat lebih dari 14.000 warga masih menanti giliran mendapat tempat tinggal yang layak.
Melihat kondisi ini, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendorong terobosan pembangunan rusunawa yang terintegrasi dengan fasilitas ekonomi rakyat, seperti pasar tradisional.
“Ini sudah darurat. Kalau ditangani dengan cara biasa, masalahnya tidak akan selesai. Harus ada pola pikir baru,” kata Yona yang akrab disapa Cak YeBe usai rapat Panitia Khusus Hunian Layak di Ruang Paripurna, Kamis (10/7/2025).
Usulan itu mencuat setelah Pansus Hunian Layak melakukan kunjungan ke Jakarta, meninjau langsung model pembangunan terpadu di Pasar Rumput. Proyek itu dinilai berhasil karena mampu menggabungkan fungsi ekonomi dan hunian dalam satu kawasan vertikal.
“Bayangkan, tiga lantai pertama digunakan untuk pasar, lalu lantai empat sampai dua puluh lima menjadi hunian. Ada hampir dua ribu unit. Efisien dan fungsional,” ujarnya.
Cak YeBe menyebut Surabaya punya banyak titik potensial untuk diterapkan konsep serupa. Beberapa di antaranya seperti Pasar Keputran, Tambakrejo, hingga Wonokromo. Ia mencontohkan model semi-terintegrasi yang sudah ada di kawasan Tambakrejo, di mana saat ini berdiri Kaza Mall dan Hotel Palm Park.
“Kalau kita kembangkan lagi dengan konsep rusun di atas pasar, penghuni rusun otomatis jadi konsumen tetap. Ekonomi kerakyatan hidup, warga pun punya tempat tinggal,” tuturnya.
Selain memanfaatkan ruang vertikal di tengah kota, Yona menilai pembangunan rusun di atas pasar juga menjadi solusi efisien di tengah keterbatasan lahan. Menurutnya, ini sekaligus mendukung arah pembangunan kota yang padat, terstruktur, dan ramah mobilitas.
Namun ia menegaskan, pembangunan semacam ini tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Kolaborasi lintas sektor menjadi syarat mutlak.
“Pak Wali Kota sudah bilang, beliau tidak bisa bangun Surabaya sendirian. Maka, kami dari Pansus juga mengundang stakeholder seperti REI, Apersi, sampai YKP agar bisa gotong-royong,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga mendorong keterbukaan Pemkot terhadap partisipasi swasta, khususnya pengembang lokal. Menurutnya, kemitraan ini penting agar konsep hunian rakyat bisa benar-benar terwujud tanpa sekat birokrasi.
“Kuncinya ada di keterbukaan. Berikan ruang bagi pengembang untuk terlibat. Tidak semua harus dibiayai APBD,” jelas politisi Gerindra itu.
Di akhir pernyataannya, Cak YeBe menyoroti pentingnya peran media dalam menyukseskan program hunian. Ia menilai selama ini publikasi tentang pemanfaatan aset daerah dan program rusunawa belum maksimal.
“Programnya seringkali sudah bagus, tapi tidak banyak yang tahu. Maka perlu digandeng media untuk menyebarluaskan. Bukan sekadar pencitraan, tapi bagian dari edukasi publik,” pungkasnya.
