Pamekasan,Thejatim.com-Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) melakukan aksi unjuk rasa menolak di depan Kantor DPRD Pamekasan, Madura, Jawa timur, Senin (08/05/2023).
Para Nakes ini menolak pembahasan RUU Kesehatan (Umnibus Law) dalam Prolegnas yang dinilai sepihak dan tidak berpihak kepada tenaga medis.
“Kami juga meminta dukungan kepada seluruh DPRD untuk eksistensi dari 10 Undang-Undang diantaranya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebidanan Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan,” ungkap Ketua IDI Pamekasan Dr Trisusandi.
Pihaknya menilai, pembahasan awal Undang-Undang oleh pemerintah pusat terkait kesehatan tidak ada dari pihak Nakes untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan tersebut.
“Regulasi tersebut semata-mata langsung berubah dan kami dikejutkan adanya Undang-Undang Kesehatan Umnibus Law tersebit sehingga kebijakan itu tidak pro terhadap seluruh tenaga kesehatan ,” paparnya.
Ketua IDI Pamekasan meminta Undang-Undang yang sebelumnya agar tetap di pakai dan meminta Pemerintah untuk tidak membahas atau merevisi undang-undang kesehatan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Pamekasan siap untuk menyampaikan tuntutan para massa aksi terkait penolakan penolakan RUU Kesehatan Umnibus Law.
“Kami siap meberikan dukungan dan akan mengirim tuntutan para Nakes terkait penolakan RUU kesehatan ke pemerintah pusat,” kata Khoirul Umam, Wakil Ketua DPRD Pamekasan.(put)
