TheJatim.com – Kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri Surabaya menjadi perhatian serius DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi D, Zuhro Mar’ah, menyoroti adanya kekurangan sekitar seribu guru yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, terutama bagi siswa inklusi yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.
“Surabaya memang sudah menerapkan pendidikan inklusi di semua SD dan SMP negeri, tapi belum diimbangi dengan jumlah guru pendamping khusus yang cukup,” ujar Zuhro, Kamis (6/11/2025).
Menurut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, guru pendamping khusus (GPK) memiliki peran vital dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus agar mampu beradaptasi dan mengembangkan potensinya. Ia menilai pelatihan singkat bagi guru umum belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan inklusi.
“Anak berkebutuhan khusus itu perlu penanganan berbeda. Kalau ada GPK yang paham pendidikan inklusi, anak-anak bisa berkembang sesuai bakat dan kemampuan mereka,” jelasnya.
Zuhro juga menyoroti kebijakan nasional yang melarang pengangkatan tenaga honorer, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa menambah guru baru meski kekurangan semakin terasa.
“Kita kekurangan seribu guru, tapi nggak bisa nambah karena aturan pusat melarang tenaga honorer. Jadi mau tidak mau, kita hanya bisa menunggu rekrutmen ASN atau PPPK, dan itu pun sering kali kuotanya jauh dari kebutuhan,” ungkapnya.
Ia mendorong Pemkot Surabaya dan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi kreatif dalam memenuhi kebutuhan guru, terutama di bidang pendidikan inklusi, tanpa melanggar regulasi nasional. Menurutnya, sebagai kota dengan status otonomi daerah, Surabaya memiliki ruang untuk berinovasi dalam mengatasi kekurangan tenaga pengajar.
“Surabaya harus punya mekanisme tersendiri untuk mengatasi kekurangan ini. Jangan hanya menunggu kebijakan pusat. Kalau terus menunggu, anak-anak kita bisa tertinggal dalam hal kualitas pendidikan,” tegas Zuhro.
