TheJatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan pendataan terhadap seluruh pondok pesantren (ponpes) di wilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelayakan dan keamanan bangunan yang menjadi tempat tinggal dan belajar para santri.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pendataan ini juga mencakup ponpes yang mengelola sekolah formal dari jenjang SD hingga SMA. “Kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pendataan secara menyeluruh. Tujuannya agar keamanan dan kenyamanan santri terjamin,” ujar Eri, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, pendataan ini penting karena sebagian besar pondok pesantren tidak termasuk dalam anggaran pemerintah daerah. Namun, Pemkot Surabaya tetap merasa bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan pendidikan di kota ini aman. “Meski pondok tidak berada dalam anggaran pemerintah, kami tetap ingin tahu kondisi bangunannya. Karena bagaimanapun, pondok itu ada di wilayah Kota Surabaya,” jelasnya.
Eri menambahkan, aspek perizinan menjadi hal utama dalam upaya intervensi pemerintah. Dengan izin resmi, Pemkot bisa memberikan bantuan dalam perbaikan atau penguatan struktur bangunan. “Kalau pondok sudah memiliki izin yang jelas, kami bisa turun tangan membantu memperbaiki bangunan yang butuh perkuatan,” tegasnya.
Bagi ponpes yang belum memiliki izin, Pemkot juga siap membantu proses administrasinya. “Kami akan bantu urus perizinannya, karena itu penting. Tanpa izin, kami tidak bisa melakukan pendampingan atau bantuan,” tambah Eri.
Sejalan dengan upaya tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya juga menyiapkan program pelatihan mitigasi bencana di lingkungan pondok pesantren. Kepala BPBD Surabaya, Irvan Widianto, mengatakan bahwa ponpes akan menjadi target berikutnya setelah sekolah formal dalam program kesiapsiagaan bencana.
“Sekolah SD dan SMP di Surabaya sudah kami latih mitigasi bencana. Tahun ini dan tahun depan, fokusnya ke pondok pesantren,” kata Irvan.
Pelatihan tersebut tidak hanya membahas mitigasi bencana, tapi juga langkah konkret yang harus dilakukan santri dan pengurus ketika menghadapi situasi darurat. “Kami ingin semua penghuni pondok tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Irvan menambahkan, BPBD telah mengirimkan surat kepada seluruh camat di Surabaya untuk mendata jumlah pondok pesantren di wilayah masing-masing. “Pendataan sedang berjalan. Setelah datanya terkumpul, pelatihan mitigasi akan dilakukan bertahap,” pungkasnya.
