TheJatim.com – Runtuhnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada Senin (29/9/2025) meninggalkan duka mendalam. Peristiwa tragis yang terjadi saat para santri melaksanakan salat asar itu menewaskan lima orang dan melukai puluhan santri lainnya.
Berbagai pihak dari jajaran eksekutif, aparat, hingga lembaga sosial langsung turun membantu evakuasi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak bahkan menyambangi lokasi untuk memberi dukungan moril. Sementara itu, tim gabungan dari BPBD, Basarnas, BNPB, TNI-Polri, dan Pemkab Sidoarjo bahu-membahu mengevakuasi para korban.
Namun, pemandangan berbeda tampak dari ketidakhadiran anggota DPRD Jawa Timur, termasuk wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sidoarjo. Kondisi ini menuai sorotan tajam dari kalangan pemuda dan mahasiswa.
Koordinator Wilayah Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur, A. Sholeh, menyesalkan sikap anggota dewan yang dinilai abai terhadap duka masyarakat.
“Saya ingin sampaikan kepada pimpinan DPRD Jawa Timur, khususnya anggota dewan dari Sidoarjo, bahwa mereka sama sekali tidak menunjukkan kepekaan dan kepedulian. Padahal, ini musibah yang seharusnya jadi prioritas mereka sebagai wakil rakyat,” ujar Sholeh kepada wartawan.
Sholeh secara khusus menyoroti absennya Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansah, yang merupakan putra daerah Sidoarjo. Menurutnya, pilihan absen di tengah tragedi menunjukkan lemahnya empati anggota dewan.
“Kalau soal kunjungan kerja ke luar negeri, mereka selalu antusias. Tapi untuk hadir bersama rakyat di saat duka, justru tidak ada,” sindirnya.
Sholeh menegaskan bahwa ketidakhadiran anggota dewan bukan sekadar persoalan individu, melainkan mencederai marwah legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ia juga menyinggung fenomena kunjungan kerja luar negeri DPRD Jatim yang sempat menuai polemik karena diduga melanggar Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi.
“Partai politik seharusnya bersikap tegas terhadap kader yang gagal mengartikulasikan posisinya sebagai wakil rakyat. Kalau tidak, publik wajar kehilangan kepercayaan,” tegas eks Ketua Aliansi BEM Surabaya tersebut.
SPM-MP, lanjut Sholeh, berkomitmen terus mengawal isu ini. Mereka akan mendorong aparat penegak hukum dan partai politik untuk menindak tegas anggota dewan yang dinilai tidak memiliki loyalitas dalam menjaga marwah lembaga legislatif dan mengabaikan kepentingan masyarakat.
