TheJatim.com – Solidaritas Satu Cita (SSC) resmi membuka audit sosial terhadap program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan publik atas kebijakan pendidikan sekaligus penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari dana masyarakat.

Ketua SSC, A. Rahman, menegaskan bahwa persoalan dalam program Beasiswa Pemuda Tangguh tidak bisa dipandang sebagai kesalahan teknis semata. Menurutnya, temuan penerima yang tidak sesuai kriteria menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola kebijakan publik, mulai dari proses verifikasi sosial ekonomi hingga lemahnya pengawasan administratif.

SSC menilai, ketika dana publik yang seharusnya ditujukan bagi kelompok kurang mampu justru salah sasaran, maka yang terjadi bukan sekadar penyimpangan prosedur. Kondisi tersebut dinilai mencederai prinsip keadilan sosial dan merugikan kepentingan publik secara luas.

“Ini bukan kegagalan individu, ini kegagalan struktur. Ini bukan kesalahan lapangan, ini kegagalan tata kelola kebijakan,” tegas SSC dalam pernyataan resminya, Sabtu (24/1/2026).

SSC menyatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan, pengelolaan program, mekanisme seleksi, sistem verifikasi penerima, hingga pengawasan anggaran tidak dapat berlindung di balik narasi kesalahan teknis. Mereka diminta bertanggung jawab secara institusional atas lemahnya verifikasi sosial ekonomi, ketidaktepatan sasaran bantuan, distorsi tujuan kebijakan, serta gagalnya pengawasan anggaran publik.

Melalui audit sosial ini, SSC mendorong dilakukannya audit terbuka terhadap program Beasiswa Pemuda Tangguh, verifikasi ulang seluruh penerima, serta keterbukaan data kepada publik. Selain itu, SSC juga menuntut pembenahan menyeluruh sistem verifikasi, perbaikan tata kelola kebijakan, penguatan pengawasan publik, hingga reformasi mekanisme distribusi bantuan pendidikan.

SSC menegaskan bahwa audit sosial ini tidak bermuatan politik dan bukan upaya kriminalisasi individu. Audit sosial disebut sebagai bagian dari kontrol publik yang sah dalam demokrasi, agar kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Dana publik bukan milik birokrasi atau kelompok tertentu. Dana publik adalah milik rakyat, dan rakyat berhak mengawasinya,” tegas SSC.

SSC pun mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan tersebut. Menurut mereka, partisipasi publik menjadi kunci agar kebijakan pendidikan berjalan adil dan tidak kembali salah sasaran.