TheJatim.com – Pemerintah Kota Surabaya menargetkan sebanyak 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) aktif beroperasi mulai pertengahan September 2025. Langkah ini bukan sekadar memenuhi target pusat dan provinsi, tapi juga jadi bagian dari membangun Kampung Pancasila, dengan konsep ekonomi gotong royong yang berakar dari nilai-nilai kebersamaan.
“Kalau pusat menargetkan Oktober, provinsi akhir September. Maka Surabaya harus sudah jalan di pertengahan September. Kita ingin jadi yang terdepan,” kata Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, Senin (21/7/2025).
Febri menyebut keberhasilan koperasi tak bisa berdiri sendiri. Harus ada mitra strategis yang kuat. Sejumlah BUMN seperti Bulog, Pertamina, dan PLN disebut masuk dalam radar kerja sama.
“Presiden menyampaikan harus ada hub langsung dengan Bulog, Pertamina, PLN. Kami jajaki semua, komunikasinya harus beda-beda,” jelas Febri.
Ia juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga seperti Samsat untuk pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga opsen daerah. “Itu bisa jadi sumber kinerja koperasi juga. Kita buka semua potensi,” tegasnya.
Salah satu skema yang sudah masuk pembahasan, kata Febri, adalah menjadikan koperasi sebagai pangkalan distribusi LPG milik Pertamina. Tak hanya itu, koperasi juga bisa mengatur kebutuhan beras warga secara kolektif.
“Misal satu RW butuh sekian ton beras. Kita data, lalu komunikasi dengan Bulog. Jadi benar-benar efisien dan langsung manfaatnya terasa di warga,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa koperasi tidak boleh hanya menunggu bantuan atau modal. “Kalau nunggu modal cair baru jalan, itu bukan koperasi. Harus sudah mulai dulu meskipun kecil,” ucapnya.
Febri meyakini koperasi bisa menyerap tenaga kerja langsung dari tingkat kelurahan. “Kalau sudah jalan, pasti butuh kurir, admin, bagian kemasan, dan lain-lain. Ini bukan hanya tentang jual-beli, tapi penciptaan kerja,” katanya.
Untuk mendukung permodalan, Pemkot menyiapkan skema kredit berbunga ringan maksimal 3 persen, bekerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Himbara. “Kita pastikan akses ke perbankan tidak memberatkan. Kalau butuh Rp1 miliar untuk mulai, kita bantu pikirkan jalurnya,” tambahnya.
Lebih dari sekadar urusan ekonomi, program KKMP disebut Febri sebagai langkah konkret menuju Kampung Pancasila. Artinya, warga bisa saling menghidupi dari dan untuk lingkungan sekitarnya.
“Kalau beras, minyak, sembako lain didistribusikan koperasi dan dibeli warga sekitar, maka perputaran ekonomi tidak perlu jauh-jauh. Ini kemandirian ekonomi berbasis kampung yang sedang kita bangun,” pungkasnya.
