TheJatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi potensi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, pihaknya akan mengandalkan tiga pilar utama, yaitu kejujuran dalam pelaporan, optimalisasi aset, dan pengawasan berbasis teknologi non-tunai.
Menurut Eri, transparansi menjadi kunci agar semua kebutuhan dan pengeluaran daerah bisa terpantau dengan jelas.
“Pentingnya kejujuran dalam setiap laporan keuangan adalah agar berapa pun kebutuhan dan pengeluaran bisa disampaikan secara terbuka,” ujar Eri, Kamis (18/9/2025).
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah mengoptimalkan aset milik pemkot yang selama ini belum produktif atau idle asset. Aset tersebut akan disewakan agar menjadi sumber pendapatan baru bagi kas daerah.
“Hasil dari penyewaan ini diharapkan bisa menambah pendapatan signifikan dan menutup potensi kekurangan transfer dari pusat,” jelas Eri.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga memperkuat sistem pengawasan anggaran. Upaya ini diwujudkan melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai, khususnya pada sektor pajak hotel dan restoran.
“Kami menggunakan aplikasi yang langsung terintegrasi dengan sistem Pemkot. Dengan cara ini, data pendapatan bisa diketahui secara real time tanpa pemeriksaan manual. Metode ini menjamin transparansi sekaligus meminimalkan peluang kebocoran anggaran,” tegasnya.
Eri memastikan, meski tantangan fiskal membayangi, Surabaya tetap siap menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang cerdas dan transparan.
“Dengan fiskal yang kuat dan strategi yang matang, Surabaya membuktikan diri sebagai kota yang tangguh menghadapi tantangan ekonomi,” pungkasnya.
