TheJatim.com — Suasana di depan Gedung Bank Mega, yang juga menjadi kantor biro Trans7 di Jalan Yos Sudarso, Surabaya, Kamis (16/10/2025), mendadak memanas. Ratusan massa dari berbagai elemen santri dan organisasi keagamaan berkumpul mengecam tayangan Trans7 yang dinilai melecehkan pesantren serta merendahkan martabat para kiai.
Massa yang tergabung dari GP Ansor, Banser, Pagar Nusa, dan PMII itu menyuarakan kemarahan mereka atas tayangan yang dianggap menyesatkan publik dan menyinggung nilai-nilai luhur pesantren.
Tidak hanya masyarakat dan aktivis, tiga anggota DPRD Surabaya yang merupakan mantan santri turut hadir langsung di lokasi aksi. Mereka adalah Tubagus Lukman Amin, Muhaimin, dan Syaifuddin, yang kompak mengecam keras sikap Trans7.
“Kita semua melihat dengan mata telanjang. Tayangan itu melecehkan pesantren dan para kiai. Ini bukan jurnalisme, ini framing sesat dan biadab,” tegas Tubagus Lukman Amin, dengan nada emosional di tengah orasi.
Tubagus menilai, Trans7 telah melakukan pelanggaran etika jurnalistik dengan menayangkan potongan informasi yang tidak utuh dan cenderung provokatif.
“Media sebesar itu harusnya memahami tanggung jawab moral. Pesantren bukan lembaga biasa, tapi benteng moral bangsa,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan oleh Muhaimin, anggota Komisi A DPRD Surabaya. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap nama baik santri dan kiai sama saja dengan merendahkan sejarah perjuangan bangsa.
“Jika nama santri dan kiai direndahkan, itu berarti merendahkan sejarah negeri ini. Surabaya berdiri dari darah dan air mata para kiai dan santri,” ucapnya.
Sementara itu, Muhammad Saifuddin, yang juga anggota Komisi A, memimpin massa membacakan Sumpah Santri Indonesia sebagai bentuk perlawanan moral dan solidaritas nasional.
“Kami santri Indonesia bersumpah! Bertanah air satu, bangsa tanpa penindasan! Bahasa kebenaran, bahasa keadilan!” serunya lantang, disambut gemuruh takbir dan yel-yel “Lawan!” dari massa aksi.
Protes tersebut berlangsung damai namun penuh emosi. Para peserta membawa poster berisi kritik terhadap Trans7 dan tuntutan agar pihak stasiun televisi segera meminta maaf secara terbuka.
Menurut para legislator, aksi ini bukan sekadar demonstrasi spontan, melainkan teguran keras dari komunitas pesantren terhadap media yang dianggap gegabah dan tidak menghormati nilai keagamaan.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada pertanggungjawaban nyata. Ini bukan sekadar soal tayangan, tapi soal martabat dan masa depan bangsa,” tutup Bang Udin.
