Selasa, 14 Oktober 2025
Image Slider

Transparansi Pinjaman dan Pokir DPRD Disorot Keras Fraksi Demokrat PPP Nasdem

TheJatim.com – Anggota DPRD Surabaya, Imam Syafii, melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat Rapat Paripurna Tanggapan Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Selasa (14/10/2025).

Dalam forum tersebut, Imam menyoroti dua hal penting, yakni rendahnya realisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD hasil reses serta minimnya transparansi pinjaman daerah.

Rapat paripurna itu sejatinya digelar untuk mendengarkan tanggapan Wali Kota Eri Cahyadi. Namun karena berhalangan hadir, tanggapan dibacakan oleh Wakil Wali Kota Armuji atau Cak Ji. Momen ini dimanfaatkan Imam untuk menyampaikan kritik secara terbuka.

“Sebenarnya ini ingin saya sampaikan langsung ke Pak Eri, tapi karena yang hadir Cak Ji, ya saya sampaikan ke njenengan,” ujar Imam usai membacakan Pemandangan Umum Fraksi.

Baca Juga:  Cak YeBe Desak Pemkot Surabaya Tutup Peleburan Emas PT SJL, Diduga Cemari Udara

Imam menilai kondisi fiskal Pemkot Surabaya saat ini perlu dikaji ulang. Ia menyoroti adanya rencana pinjaman baru di tengah tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Transfer dari pusat berkurang, tapi Pemkot masih sempat pinjam. Kami minta, kegiatan seremonial yang tidak mendesak bisa dikurangi dulu,” tegas mantan jurnalis senior itu.

Selain itu, Imam juga menuntut transparansi penuh atas pinjaman daerah, termasuk rincian akad, bunga, dan mekanisme pembayaran.

“Pinjaman harus transparan. Baik di Bank Jatim maupun pusat, publik berhak tahu berapa besar pinjamannya, berapa bunganya, dan bagaimana mekanisme pelunasannya,” ujarnya menegaskan.

Tak hanya soal keuangan, Imam juga menyoroti rendahnya realisasi Pokir DPRD, yaitu hasil aspirasi masyarakat yang dihimpun saat reses anggota dewan.

Baca Juga:  HUT ke-5 Bawaslu Kabupaten dan Kota diwarnai kekosongan jabatan, POSNu Surabaya angkat bicara

“Kami ini sering dituding tidak menyampaikan aspirasi warga, padahal kami turun langsung ke lapangan. Tapi kenyataannya, banyak usulan warga tak terealisasi sama sekali,” kata anggota Komisi D itu.

Kondisi ini, lanjut Imam, membuat dewan kesulitan mempertanggungjawabkan hasil aspirasi kepada konstituen. Ia meminta agar Pemkot terbuka jika memang ada kendala hukum atau administratif.

“Kalau memang ada alasan hukum, ayo dibuka. Tapi jangan alasan yang tidak jelas,” tambahnya.

Dalam rapat itu, Imam juga menyampaikan pesan khusus kepada Cak Ji, agar turut membantu menyuarakan aspirasi masyarakat yang belum terealisasi melalui perannya sebagai wakil wali kota maupun figur publik.

“Cak Ji ini kan aktif di media sosial, sering turun ke masyarakat. Kalau bisa, bantu kami suarakan aspirasi warga lewat kanal YouTube njenengan,” selorohnya, disambut tawa peserta rapat.

Baca Juga:  Wali Kota Surabaya Wajib Toko Modern Gratiskan Parkir dan Rekrut Jukir Resmi

Imam menegaskan bahwa DPRD tidak menuntut pengelolaan anggaran atau dana hibah secara langsung. Ia hanya berharap agar usulan hasil reses benar-benar dijalankan oleh dinas terkait, karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Kami tidak ingin pegang uangnya. Asal program hasil reses bisa dijalankan, nilainya tidak seberapa tapi dampaknya besar bagi warga,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Armuji memastikan akan meneruskan seluruh masukan DPRD kepada Wali Kota Eri Cahyadi.

“Semua masukan dari Pak Imam akan saya sampaikan ke Wali Kota. Saya ini wakil, diperintah untuk mewakili. Jadi pasti saya teruskan,” ujar Armuji menutup.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Baca Juga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terbaru
ADVERTISEMENT