Thejatim.com – Pemerintah Kota Surabaya kembali diuji dalam forum terbuka legislatif. Melalui rapat paripurna yang digelar DPRD Surabaya, Selasa (17/6/2025), Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum seluruh fraksi mengenai Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bahtiyar Rifai ini dihadiri 39 anggota dewan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat struktural Pemkot. Bahtiyar menegaskan bahwa forum ini terbuka untuk publik sebagai wujud transparansi kebijakan daerah.
“Paripurna ini forum resmi yang menjadi ruang kritik dan klarifikasi atas pelaksanaan anggaran daerah,” ujarnya.
Wali Kota Eri dalam pemaparannya menanggapi berbagai masukan fraksi dengan sikap terbuka dan lugas. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan terhadap sejumlah capaian pembangunan, seraya menjelaskan berbagai upaya perbaikan yang telah dan sedang dilakukan Pemkot.
Terkait Fraksi PKS, Eri mengapresiasi dukungan atas kinerja belanja daerah dan peningkatan layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menyebut, kebijakan pengurangan PBB bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah tertuang dalam Perwali No. 33 Tahun 2024, dengan insentif berupa diskon 35 persen bagi warga miskin.
Kepada Fraksi PDIP, Wali Kota mengamini perlunya peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi parkir. Ia menjelaskan strategi promosi wisata dan peluncuran event kota telah dirancang untuk menggenjot pendapatan dari sektor jasa, termasuk okupansi hotel.
Menanggapi kritik Fraksi Golkar soal lemahnya serapan belanja modal, Eri menjelaskan bahwa kendala teknis dan administratif dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi hambatan utama. “Pemkot terus memperbaiki sistem pengadaan untuk mempercepat realisasi anggaran,” tegasnya.
Fraksi PSI menyoroti tiga isu strategis: penumpukan PAD, peredaran minuman beralkohol, dan lemahnya transportasi publik. Wali Kota menjawab bahwa pengawasan miras dilakukan secara kolaboratif dengan aparat hukum, disertai tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran.
Sementara itu, Fraksi Demokrat mendorong penguatan prinsip efisiensi dan transparansi dalam tata kelola anggaran. Eri menekankan bahwa Pemkot menjadikan dua prinsip itu sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fiskal.
Dari Fraksi Gerindra, perhatian tertuju pada rendahnya pendapatan serta piutang pajak yang belum tertagih. Menanggapi itu, Eri menyampaikan bahwa Pemkot telah melakukan verifikasi lapangan hingga penagihan langsung. Ia juga menyampaikan serapan hibah daerah sudah mencapai 97,4 persen atau senilai Rp432,6 miliar dari total Rp444,1 miliar.
Menutup tanggapannya, Eri mengajak seluruh elemen dewan untuk terus menjaga kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif. “Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan Surabaya yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini mempertegas pentingnya sinergi dua pilar pemerintahan daerah dalam mendorong kinerja APBD yang lebih efektif. Pemerintah kota menunjukkan keseriusan dalam menanggapi kritik serta membuka ruang dialog demi mewujudkan tata kelola anggaran yang berpihak pada masyarakat.
