TheJatim.com – Sivitas Akademika Universitas Airlangga (UNAIR) menegaskan sikap kritisnya melalui aksi simbolik bertajuk Kidung Duka Airlangga yang digelar di halaman Rektorat UNAIR pada Sabtu (6/9/2025) malam.
Aksi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNAIR bersama Aliansi BEM Fakultas se-UNAIR ini dihadiri sekitar 400 peserta. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan memicu gelombang demonstrasi dengan korban jiwa.
M. Rizqi Senja Virawan, Menteri Koordinator Bidang Pergerakan BEM UNAIR sekaligus penanggung jawab kegiatan, menegaskan bahwa sivitas akademika UNAIR akan terus berdiri bersama rakyat.
“Kami bagian dari rakyat dan akan selalu membersamai gerakan rakyat. Banyak masyarakat yang dimiskinkan secara struktural, dan aksi ini lahir dari kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat,” ujarnya.
Satria Abdi Hasani, Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM UNAIR, menyebut aksi simbolik ini sebagai rangkaian perjuangan mahasiswa setelah beberapa pekan melakukan aksi demonstrasi.
“Semoga suara rakyat benar-benar didengar oleh pemerintah setelah semua cara penyampaian aspirasi kami lakukan,” katanya.
Wakil Ketua BEM UNAIR, Melvin Hermawan, menambahkan bahwa refleksi dalam aksi ini juga menyoroti jatuhnya korban akibat represifitas aparat, termasuk almarhum Affan Kurniawan. Ia menegaskan aksi simbolik ini terbuka untuk seluruh sivitas akademika UNAIR, kecuali aparat.
Puncak kegiatan ditandai dengan pembacaan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Surat tersebut memuat delapan tuntutan, salah satunya desakan agar Presiden menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat.
“Kami menuntut Presiden Prabowo Subianto meminta maaf atas kekacauan dan kegagalannya menyelesaikan masalah bangsa,” tegas Anggun Zifa Anindia, Ketua BEM UNAIR.
Sivitas Akademika Universitas Airlangga menyampaikan 8 (delapan) tuntutan Kidung Duka Airlangga:
1. Menuntut negara untuk mengembalikan kedaulatannya kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan serta bertanggung jawab penuh atas kerusuhan yang terjadi dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2. Mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan reformasi total institusi DPR, POLRI, dan TNI.
3. Menuntut negara untuk terus menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi di tengah menyempitnya ruang demokrasi serta maraknya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap suara-suara kritis rakyat.
4. Menghentikan segala bentuk represifitas aparat terhadap massa aksi, tenaga medis, dan jurnalis serta menuntut pembebasan segera terhadap kawan-kawan kami yang masih ditahan.
5. Mengusut tuntas seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk dalam aksi beberapa waktu terakhir serta menuntut seluruh pelaku untuk diadili di meja pengadilan dengan seadil-adilnya.
6. Mengembalikan marwah kampus sebagai ruang netral ilmu pengetahuan dengan menolak segala bentuk intervensi dan masuknya aparat ke dalam kampus.
7. Menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat atas seluruh kekacauan dan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan masalah.
8. Mengajak seluruh elemen untuk saling menjaga, serta melakukan pengawalan terhadap seluruh kebijakan hari ini dan hari esok agar aspirasi rakyat benar-benar tersampaikan dan negara tidak mengulang pola kesalahan yang sama
Setelah aksi ini, surat terbuka akan ditandatangani Ketua BEM UNAIR bersama Ketua BEM Fakultas se-UNAIR, kemudian dikirimkan ke Presiden dan DPR. Aliansi mahasiswa juga menyiapkan langkah lanjutan berupa pengawalan tuntutan melalui aksi di tingkat Jawa Timur maupun nasional.
