TheJatim.com – Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2026 senilai Rp12,7 triliun. Kesepakatan tersebut menjadi hasil akhir dari rangkaian panjang pembahasan yang melibatkan Komisi, Badan Anggaran (Banggar), dan seluruh fraksi di DPRD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan bahwa proses ini merupakan kelanjutan dari pembahasan KUA-PPAS hingga ke tingkat komisi. Ia menegaskan, seluruh catatan dan masukan fraksi sudah disampaikan secara menyeluruh dalam rapat paripurna.
“Acara hari ini adalah rangkaian dari pembahasan panjang, mulai dari KUA-PPAS hingga di komisi-komisi. Semua hasilnya kita bahas bersama dan disampaikan dalam pandangan fraksi,” ujar Lilik usai sidang Paripurna di DPRD Surabaya, Kamis (6/11/2025).
Menanggapi sejumlah catatan dari fraksi, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya menyoroti beberapa poin anggaran, Lilik menyebut hal tersebut bukan isu baru dan telah dibahas di Banggar.
“Itu bukan poin baru. Fraksi hanya mengingatkan agar pelaksanaannya tetap sesuai rencana,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pemkot menargetkan pengesahan APBD 2026 dilakukan pada 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
“Kami ingin memberikan kado bagi masyarakat Surabaya dengan pengesahan APBD tepat di Hari Pahlawan,” ujar Fathoni.
Ia menjelaskan, seluruh fraksi DPRD telah memberikan catatan, saran, dan aspirasi masyarakat yang diharapkan memperkuat arah kebijakan anggaran 2026. Menurutnya, APBD tahun depan harus menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di Surabaya.
“Kami harap tanggapan Wali Kota bisa menindaklanjuti semua masukan itu agar APBD 2026 benar-benar menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di kota ini,” jelasnya.
Fathoni menambahkan, anggaran sebesar Rp12,7 triliun tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan program perlindungan sosial. Dua sektor itu dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“APBD 2026 difokuskan pada proyek infrastruktur serta bantalan sosial yang berdampak langsung ke masyarakat,” terangnya.
Sejumlah proyek strategis yang akan dibiayai antara lain pembangunan saluran pengendali banjir, jalan lingkar barat, dan peningkatan kawasan permukiman. Proyek-proyek tersebut ditargetkan tuntas pada 2027 agar Surabaya siap menjadi pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami harap seluruh proyek infrastruktur bisa selesai pada 2027, sehingga saat IKN mulai dihuni tahun 2028, Surabaya siap menjadi kota penunjang utama,” tandas Fathoni.
