TheJatim.com – Menjelang libur akhir tahun 2025, Wisata Kebun Raya Mangrove Surabaya seharusnya menjadi pilihan menarik bagi keluarga yang ingin menikmati wisata alam di tengah kota. Apalagi, kawasan ini mencakup tiga lokasi utama di Wonorejo, Gunung Anyar, dan Medokan Sawah yang sejak Juli 2023 diresmikan sebagai Kebun Raya Mangrove Surabaya.
Dengan luas sekitar 34 hektare, kawasan ini kerap diklaim sebagai satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia. Namun, dua tahun setelah peresmian, berbagai persoalan mendasar masih membayangi pengelolaannya.
Untuk masuk kawasan wisata, pengunjung dikenai tiket Rp15.000 untuk dewasa dan gratis bagi anak-anak. Biaya parkir motor Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Jika ingin menyusuri kawasan mangrove menggunakan perahu menuju spot foto ekowisata, pengunjung kembali harus membayar Rp25.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak dengan sistem pulang-pergi.
Sayangnya, biaya tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan pengalaman yang didapat pengunjung. Salah satu keluhan paling sering muncul adalah akses menuju lokasi yang masih menyulitkan, terutama bagi wisatawan tanpa kendaraan pribadi. Hingga kini, belum tersedia jalur transportasi umum yang terintegrasi menuju kawasan mangrove.
“Penunjuk arah juga minim. Tadi yang terlihat cuma arah ke bozem Wonorejo. Sisanya tanya orang sambil buka peta, takut salah jalan,” ujar Maria, pengunjung yang datang bersama keluarganya.
Kondisi ini membuat wisata yang seharusnya inklusif justru terasa eksklusif. Padahal, persoalan akses bukan hal baru. Penelitian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya pada 2020 telah mencatat sejumlah kendala, mulai dari tidak adanya transportasi umum, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga pengembangan lingkungan sekitar yang belum maksimal. Lima tahun berlalu, sebagian besar masalah tersebut masih bertahan.
Di lapangan, janji pengembangan kawasan seperti sentra kuliner, perluasan jogging track, dan konsep wisata berbasis sumber daya alam belum benar-benar terwujud. “Sentra kulinernya cuma papan nama. Tadi mau beli minum, tapi sepi. Lapaknya kosong semua,” kata Arya, pengunjung lain, sambil tertawa kecil namun tampak kecewa.
Fasilitas yang tersedia masih sebatas kebutuhan dasar, seperti toilet, musala sederhana, dan area parkir. Di sisi lain, konflik antara kepentingan konservasi dan ekonomi warga sekitar juga belum menemukan titik temu. Data akademik menunjukkan sebagian kawasan mangrove di Pantai Timur Surabaya masih mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan menjadi tambak.
Upaya rehabilitasi pun belum sepenuhnya berhasil. Sejumlah tanaman mangrove yang ditanam justru mati akibat kesalahan teknis dan pencemaran sampah plastik. Ini menunjukkan pengelolaan konservasi masih jauh dari ideal.
Kritik tajam datang dari Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, yang menilai sektor pariwisata Kota Surabaya, termasuk wisata mangrove, “berjalan di tempat tanpa terobosan berarti” di tengah tekanan fiskal yang semakin berat. Dalam konteks Kebun Binatang Surabaya yang hingga kini belum memiliki direktur utama definitif, Yona mengkritik keras pola pengelolaan setengah hati yang juga terlihat di berbagai aset wisata lainnya.
“Dana dari pusat turun berkurang, APBD tertekan. Kalau pariwisata tetap dikelola tanpa visi dan keberanian berinovasi, jangan heran kalau PAD stagnan,” ujar politisi Partai Gerindra itu dengan tegas.
Data kunjungan pun mencerminkan hal serupa. Hingga pertengahan 2024, jumlah pengunjung Kebun Raya Mangrove Surabaya rata-rata hanya sekitar enam ribu orang per bulan. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi pasar Kota Surabaya yang berpenduduk jutaan jiwa.
Di era wisata digital dan visual, fasilitas yang ditawarkan juga dinilai kurang relevan. Spot foto, menara pandang, hingga jalur jogging memang tersedia, namun perawatan dan konsep edukasi yang disajikan masih terasa monoton. Promosi pun masih terbatas, belum menyentuh kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata secara luas.
Padahal, jika dikelola dengan serius, wisata mangrove bisa menjadi paket lengkap wisata alam, edukasi, dan ekonomi kreatif. Libur akhir tahun seharusnya menjadi momen evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk memperbaiki akses, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, menyelesaikan konflik lahan, serta memperkuat promosi.
Tanpa langkah nyata, Kebun Raya Mangrove Surabaya berisiko terus menjadi potensi besar yang tertahan. Warga dan wisatawan menunggu bukti, bukan sekadar rencana.
