TheJatim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi melantik 78 pejabat dalam langkah percepatan kinerja birokrasi dan penguatan struktur organisasi. Pelantikan yang berlangsung di Graha Sawunggaling, Kamis (2/4/2026), mencakup tujuh pejabat eselon II (JPT Pratama) serta 71 pejabat eselon III dan IV.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan rotasi jabatan bukan sekadar penyegaran rutin. Menurutnya, kebijakan ini merupakan strategi jangka menengah untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, terutama di tengah sejumlah pejabat yang akan memasuki masa purna bakti.
“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi sekaligus percepatan kinerja. Setiap jabatan harus diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” ujar Eri.
Ia menekankan bahwa orientasi utama birokrasi saat ini bukan lagi pada struktur, melainkan hasil kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks itu, Eri menggarisbawahi prinsip kepemimpinan yang harus dipegang seluruh jajaran ASN.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan arah reformasi birokrasi di Surabaya, yang kini dituntut bergerak lebih cepat, responsif, dan berbasis kebutuhan riil warga. Dalam berbagai kesempatan, Pemkot Surabaya juga menekankan pendekatan berbasis data sebagai fondasi kebijakan, sejalan dengan tren nasional penguatan sistem satu data.
Eri menambahkan, setiap program pemerintah harus memberikan dampak konkret hingga level Rukun Warga (RW). Ia secara tegas menyebut tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, kasus stunting tanpa intervensi, maupun anak yang kesulitan mengakses pendidikan.
“Semua harus selesai di tingkat bawah. RW harus mampu menyelesaikan persoalan warganya,” katanya.
Program Kampung Pancasila kembali ditegaskan sebagai ujung tombak penyelesaian persoalan sosial. Selain itu, sejumlah program prioritas lain juga menjadi perhatian, seperti penataan pedestrian bebas parkir liar, penerapan sistem parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS).
Dalam aspek internal, Eri mengingatkan pentingnya budaya kerja yang produktif dan terukur. Ia menilai masih ada waktu kerja ASN yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan output nyata.
“Tidak ada lagi kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” ujarnya.
Untuk menjaga kualitas kinerja, Pemkot Surabaya menerapkan sistem evaluasi berkala. Penilaian dilakukan setiap bulan, dan pejabat yang tidak mampu menunjukkan hasil dalam kurun waktu tiga bulan akan dievaluasi hingga berpotensi diganti.
Menariknya, dalam sejumlah posisi strategis, Pemkot memilih tidak tergesa-gesa menetapkan pejabat definitif. Beberapa jabatan masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu hasil evaluasi kinerja sebelum dibuka lelang jabatan.
“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya,” kata Eri.
Langkah ini dinilai sebagai pendekatan hati-hati namun terukur dalam memastikan kualitas kepemimpinan birokrasi. Dengan sistem evaluasi yang konsisten, Pemkot berharap mampu menciptakan ekosistem kerja yang kompetitif sekaligus akuntabel.
Dari tujuh pejabat eselon II yang dirotasi, sejumlah nama strategis mengisi posisi penting, di antaranya Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dr Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda, serta Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Disdukcapil.
Rotasi ini diharapkan menjadi momentum percepatan program prioritas kota yang mulai digenjot secara penuh pada April 2026. Camat dan lurah diminta bergerak cepat dengan target penyelesaian persoalan dalam waktu maksimal satu minggu.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Surabaya menargetkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik. Rotasi jabatan tidak lagi sekadar administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan birokrasi bekerja efektif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
