TheJatim.com – Penguatan peran perempuan kembali menjadi sorotan dalam dinamika politik daerah. Dalam forum Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek, komitmen keterlibatan perempuan ditegaskan sebagai fondasi penting dalam membangun politik yang inklusif dan berkeadilan.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menekankan bahwa keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam struktur kepengurusan bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah konkret untuk memastikan perempuan benar-benar hadir dalam ruang pengambilan keputusan.
“Perempuan bukan pelengkap. Mereka adalah elemen strategis dalam politik,” ujar Deni dalam Musancab yang digelar di Ballroom Hotel Hayam Wuruk, bertepatan dengan momentum Hari Kartini, Selasa (21/4/2026).
Momentum ini, menurutnya, menjadi pengingat bahwa semangat emansipasi perempuan yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini harus terus diterjemahkan dalam praktik politik modern. Salah satunya melalui keterlibatan aktif perempuan di organisasi partai dan kehidupan sosial.
Deni yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu menilai, politik tidak lagi bisa dipandang semata sebagai arena perebutan kekuasaan. Lebih dari itu, politik adalah ruang pemberdayaan yang harus membuka akses setara bagi semua, termasuk perempuan.
Dalam konteks lokal, ia melihat perempuan memiliki peran yang sangat kuat di tengah masyarakat, terutama dalam lingkup keluarga. Perempuan, kata dia, adalah aktor kunci dalam membentuk karakter generasi sejak tahap paling awal.
“Perempuan adalah ruang pertama pendidikan. Dari mereka lahir generasi masa depan, maka perspektif mereka harus kuat dan didengar,” tegasnya.
Data nasional juga menunjukkan urgensi tersebut. Berdasarkan tren pemilu terakhir, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia masih berada di kisaran 20 persen, belum mencapai target afirmasi 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi politik. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, termasuk bagi partai politik di daerah.
Karena itu, Deni mendorong kader perempuan tidak hanya hadir secara kuantitas, tetapi juga memiliki kapasitas dan keberanian untuk memperjuangkan kepentingan publik. Ia menilai, suara perempuan kerap kali menjadi penentu dalam isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan keluarga.
“Jumlah perempuan besar, kontribusinya nyata. Maka suaranya tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Musancab ini sekaligus menjadi ruang konsolidasi internal partai dalam memperkuat struktur hingga tingkat akar rumput. Selain membahas kepengurusan, forum tersebut juga diarahkan untuk memperkuat strategi politik menghadapi agenda demokrasi ke depan, dengan menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam mesin organisasi.
Dengan pendekatan ini, PDI Perjuangan berharap mampu menciptakan ekosistem politik yang lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bukan hanya soal angka keterwakilan, tetapi bagaimana perempuan benar-benar menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.
“Perempuan harus punya pandangan dan memperjuangkan kepentingannya, karena dari mereka lahir generasi masa depan,” pungkasnya.
