TheJatim.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025, Muhammad Saifuddin menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan terukur. Ia memastikan pembahasan LKPJ tidak sekadar formalitas tahunan, melainkan menjadi instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.
Menurutnya, DPRD Kota Surabaya melalui Pansus akan mengedepankan prinsip objektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta transparansi dalam menilai laporan kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Penilaian tidak akan didasarkan pada opini politik, melainkan capaian kinerja yang terukur, mulai dari target RPJMD, realisasi program, hingga dampaknya bagi warga.
“Evaluasi harus berbasis data. Kalau tidak, kita hanya bicara persepsi, bukan fakta,” ujar Bang Udin, sapaan akrabnya kepada The Jatim, Selasa (7/4/2026).
Anggota Komisi A itu menekankan, akuntabilitas menjadi titik krusial dalam pembahasan LKPJ. Setiap program dan penggunaan anggaran wajib dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pansus juga akan menyoroti potensi selisih antara perencanaan dan realisasi program yang kerap menjadi celah persoalan dalam tata kelola anggaran daerah.
Selain itu, transparansi pembahasan menjadi perhatian utama. Proses evaluasi diharapkan terbuka bagi publik dan media, guna menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah praktik kompromi politik di balik layar.
“Publik berhak tahu bagaimana uang daerah dikelola dan dievaluasi,” tegas alumni aktivis PMII itu.
Di sisi lain, Pansus tidak hanya akan bersikap kritis, tetapi juga konstruktif. Kritik yang disampaikan diarahkan untuk memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah ke depan, bukan sekadar mencari kesalahan. Pendekatan ini dinilai penting agar rekomendasi Pansus benar-benar menjadi pijakan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Independensi juga menjadi prinsip yang dijaga ketat. Bang Udin memastikan anggota Pansus akan menghindari konflik kepentingan, baik dengan pihak eksekutif maupun kelompok tertentu. Ia mengingatkan, kedekatan berlebihan justru berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif.
Lebih jauh, Politisi Muda Partai Demokrat itu menegaskan bahwa orientasi utama pembahasan LKPJ adalah kepentingan publik. Penilaian tidak berhenti pada status “diterima atau tidak”, tetapi sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Surabaya, termasuk dalam sektor layanan publik, infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan.
Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Data menunjukkan, belanja daerah yang terus meningkat setiap tahun harus diimbangi dengan kualitas output program yang terukur dan berdampak langsung. Karena itu, Pansus dituntut bekerja cepat, tepat, dan efisien agar rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan dan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
“Pembahasan LKPJ punya batas waktu. Kita harus disiplin agar hasilnya tidak sekadar dokumen, tapi benar-benar jadi alat koreksi kebijakan,” pungkasnya.
Perlu diketahui, Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025 diketuai oleh Azhar Kahfi dari Fraksi Gerindra, Wakil Ketua M. Faridz Afif dan Sekretaris Saifuddin Zuhri. Adapun Pansus tahunan itu beranggotakan Muhammad Saifuddin dan Muhaimin dari Fraksi Demokrat PPP Nasdem, Cahyo Siswo Utomo dari Fraksi PKS, William Wirakusuma dari Fraksi PSI, Abdul Malik dan Budi Leksono dari Fraksi PDI Perjuangan PAN, Akmarawita Kadir dari Fraksi Golkar serta Rabbani AL Yunyfar dari Fraksi Gerindra.
