TheJatim.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero) per 18 April 2026 memicu gelombang reaksi keras dari berbagai pihak. Kebijakan yang menaikkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex ini dinilai bukan sekadar penyesuaian, melainkan lonjakan drastis yang berpotensi mengguncang sektor transportasi hingga harga pangan.
Berdasarkan data dari aplikasi MyPertamina, harga Pertamax Turbo di Jawa Timur melonjak menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.350. Dexlite naik ke Rp23.600 per liter dari Rp14.500, sementara Pertamina Dex menyentuh Rp23.900 per liter dari Rp14.500. Kenaikan ini bahkan mencapai lebih dari Rp9.000 per liter, menjadikannya salah satu lonjakan tertinggi dalam beberapa periode terakhir.
Di sisi lain, BBM nonsubsidi lain seperti Pertamax tetap berada di angka Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter. Adapun BBM bersubsidi seperti Pertalite masih di Rp10.000 dan Bio Solar subsidi Rp6.800 per liter.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Diana AV Sasa, menilai kenaikan tersebut terlalu curam untuk disebut penyesuaian biasa. “Ini lonjakan. Dan setiap lonjakan, selalu ada yang menanggung beban paling berat di bawah,” tegasnya, kepada The Jatim, Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, dampak paling cepat terasa ada di sektor transportasi dan logistik. Kendaraan angkutan barang, truk distribusi, hingga armada operasional bergantung pada Dexlite dan Pertamina Dex. Ketika harga melonjak tajam, biaya distribusi otomatis ikut terdorong naik.
“Tidak perlu waktu lama. Efeknya akan sampai ke harga pangan di pasar,” ujarnya.
Sasa, sapaan akrab dari Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan itu juga menyoroti bahwa persoalan utama bukan semata pada status subsidi atau nonsubsidi, melainkan pada ritme kebijakan yang dinilai terlalu mendadak. Tanpa penjelasan yang memadai, publik hanya menerima dampak tanpa memahami alasan di balik kebijakan tersebut.
Komisi D DPRD Jawa Timur memandang situasi ini sebagai persoalan sistemik, bukan sekadar teknis energi. DPRD akan meminta penjelasan resmi dari sektor energi, sekaligus memastikan koordinasi lintas sektor, terutama perhubungan, berjalan optimal.
Selain itu, DPRD juga mendorong evaluasi tarif angkutan agar tidak membebani masyarakat secara sepihak. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan daya tahan sistem transportasi daerah.
Dalam waktu dekat, Komisi D akan turun langsung ke lapangan untuk melihat dampak riil di sektor transportasi, pelaku logistik, serta layanan publik. Pengawasan ini juga ditujukan untuk mencegah praktik spekulasi harga yang berpotensi memperparah kondisi di lapangan.
Secara global, kenaikan harga BBM ini tidak bisa dilepaskan dari fluktuasi harga minyak dunia yang masih dipengaruhi ketegangan geopolitik dan dinamika pasokan energi. Namun di tingkat daerah, tekanan yang dirasakan masyarakat jauh lebih konkret, diantaranya ongkos naik, harga barang ikut terdorong, dan daya beli terancam melemah.
“Yang harus dijaga bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi keseimbangan antara kebijakan energi dan stabilitas ekonomi masyarakat,” pungkas alumni aktivis PMII itu.
