TheJatim.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya lebih serius memperhatikan kesejahteraan santri, guru ngaji tradisional, hingga majelis taklim yang selama ini dinilai memiliki kontribusi besar dalam menjaga pendidikan moral dan kehidupan sosial masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua PPP Surabaya, Muhaimin, di tengah masih banyaknya pondok pesantren di Kota Pahlawan yang bertahan secara mandiri dengan keterbatasan biaya operasional. Mulai kebutuhan listrik, air, hingga konsumsi harian santri, sebagian besar masih ditanggung langsung oleh pengasuh pondok.
“Kami terus melontarkan kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait tugas pemerintah kota untuk merespon yang masih belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal,” kata Muhaimin, Kamis (7/5/2026).
Politisi yang akrab disapa Abah Muhaimin itu menilai pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Menurutnya, pesantren selama ini ikut membantu pemerintah menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif melalui pendidikan akhlak dan kedisiplinan.
Ia menyebut masih banyak pengasuh pondok pesantren di Surabaya yang harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan dasar para santri di tengah naiknya biaya hidup perkotaan.
“Banyak pengasuh pondok yang masih menanggung kebutuhan para santri, mulai bayar listrik, air, sampai kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar mantan Lurah Sidosermo tersebut.
Muhaimin yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya menilai pemerintah daerah perlu hadir lebih nyata dalam mendukung keberlangsungan pendidikan pesantren. Apalagi, pesantren selama ini menjadi salah satu benteng pendidikan berbasis karakter dan spiritual di tengah tantangan sosial masyarakat urban.
Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah pondok pesantren di Jawa Timur termasuk yang terbesar di Indonesia. Ribuan santri menempuh pendidikan berbasis keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang selama ini banyak berjalan dengan sistem gotong royong masyarakat.
Menurut Muhaimin, perhatian terhadap dunia pesantren tidak cukup hanya melalui program seremonial. Ia berharap ada kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil pesantren dan para santri.
“Pondok pesantren ini juga bagian dari mencerdaskan anak bangsa. Pemerintah tugasnya membantu para santri yang ada di Kota Surabaya,” tegasnya.
Selain menyoroti kondisi pesantren, PPP Surabaya juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada guru ngaji tradisional. Kelompok ini dinilai menjadi garda terdepan pendidikan agama di lingkungan masyarakat, namun banyak yang belum mendapatkan bantuan maupun insentif secara layak.
Muhaimin menyebut sebagian guru ngaji tradisional mengajar secara sukarela tanpa berharap imbalan. Namun di sisi lain, banyak dari mereka belum tersentuh program bantuan karena terkendala administrasi yang rumit.
“Guru ngaji tradisional ini mengajar dengan ikhlas tanpa bantuan siapa pun. Kadang diberi kesempatan mengurus izin pun enggak mau karena administrasinya terlalu ribet,” katanya.
Ia berharap Pemkot Surabaya dapat mencari formulasi kebijakan yang lebih sederhana agar para guru ngaji tradisional tetap mendapatkan perhatian negara tanpa terbebani proses administratif yang berbelit.
Menurutnya, pemberian insentif kepada guru ngaji bukan hanya soal bantuan finansial, tetapi bentuk penghormatan terhadap pengabdian mereka dalam membangun pendidikan moral masyarakat.
“Pemerintah berkewajiban merespon guru ngaji yang ikhlas ini. Kalau mereka mendapat insentif tentu akan sangat membantu,” ujarnya.
Tak hanya itu, Muhaimin juga menyoroti pentingnya keberadaan majelis taklim yang selama ini aktif menggelar kegiatan keagamaan secara swadaya. Aktivitas seperti pembacaan selawat, yasin, pengajian, hingga doa bersama dinilai ikut menjaga ketenangan sosial di tengah dinamika perkotaan Surabaya.
“Majelis taklim ini istiqamah, tanpa pamrih terus berdoa untuk keluarga, lingkungan, sampai Kota Surabaya agar aman dan dijauhkan dari musibah,” ucapnya.
Ia menilai komunitas keagamaan berbasis masyarakat tersebut merupakan aset sosial yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah kota. PPP Surabaya, lanjut Muhaimin, akan terus mengawal aspirasi tersebut agar kesejahteraan santri, guru ngaji, dan kegiatan keagamaan masyarakat dapat menjadi prioritas pembangunan sosial di Surabaya.
“Kami dari PPP akan terus menyuarakan agar hal-hal seperti ini diperhatikan demi kebaikan Kota Surabaya,” pungkasnya.
