PAMEKASAN, TheJatim.com – DPRD Kabupaten Pamekasan kembali menunda Sidang Paripurna dengan agenda penetapan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 karena jumlah kehadiran tidak memenuhi kuorum, Rabu (2/9/2026).
Sekretariat dewan mencatat hanya 28 dari total 45 anggota DPRD Pamekasan yang menghadiri sidang tersebut. Sementara itu, 17 anggota lainnya absen dan tidak membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir.
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
“Kalau tidak kuorum begini kan harus berpikir mana yang mementingkan kepentingan rakyat, mana yang mementingkan kepentingan dirinya. Andai kata tadi kuorum itu terpenuhi, insyaallah itu betul-betul mementingkan kepentingan rakyat,” ujar Ali Masykur usai sidang.
Ia juga menyinggung fasilitas yang negara berikan kepada anggota DPRD untuk menjalankan tugas kedewanan.
“Kita hadir di sini kan negara yang memfasilitasi, negara yang membayar, rakyat yang membelikan air dan memberikan jajan. Jadi, yang tidak hadir itu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat,” katanya.
Namun, ketika wartawan menanyakan istilah “pengkhianat rakyat” yang mengaitkan ketidakhadiran anggota DPRD, Ali Masykur menegaskan bahwa istilah tersebut bukan pernyataannya.
“Itu bahasa media loh ya, bukan bahasa saya,” ujarnya.
Ali memastikan tidak ada persoalan internal maupun kelembagaan yang memicu rapat gagal memenuhi kuorum. Ia menyebut kejadian serupa juga pernah berlangsung dalam sejumlah rapat internal maupun rapat paripurna sebelumnya.
“Kalau secara internal, kelembagaan, maupun pribadi, no problem. Tidak ada masalah, tidak pernah ada masalah,” katanya.
Terkait mekanisme selanjutnya, Ali menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat 3 dan 4 Peraturan DPRD Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019, pimpinan dewan dapat menunda sidang paling lama 3×24 jam.
Apabila dalam batas waktu tersebut peserta sidang tetap tidak memenuhi kuorum, pemerintah daerah dapat menetapkan APBD melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
Ali mengatakan kondisi tersebut juga berpotensi menghambat agenda kedewanan yang telah Badan Musyawarah (Bamus) susun.
“Dampaknya menghambat rapat-rapat paripurna berikutnya. Bamus sudah menyusun jadwal dari tanggal 1 September sampai 1 Oktober, dan kita harus menjadwalkan ulang (reschedule),” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ali juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari Wakil Bupati Pamekasan pada pagi hari terkait ketidakhadirannya. Menurut Ali, Wakil Bupati berhalangan hadir karena mengalami gangguan kesehatan dan sedang menjalani perawatan di Surabaya.
Sementara itu, data kehadiran menunjukkan anggota DPRD yang hadir berasal dari sejumlah fraksi. Rinciannya meliputi Fraksi PPP 2 orang, PKB 3 orang, Demokrat 7 orang, NasDem 1 orang, Gelora Perjuangan 3 orang, Karya Amanat 2 orang, serta seluruh anggota dari Fraksi Bulan Bintang dan Fraksi PKS.
Dengan demikian, jumlah anggota DPRD yang hadir mencapai 28 orang dari total 45 anggota. Pimpinan sidang akhirnya menutup dan tidak melanjutkan rapat karena jumlah kehadiran belum memenuhi syarat kuorum. (Hai/An)


