Selasa, 17 November 2026
Image Slider

Cak YeBe: Rp47 Miliar Gen Z Surabaya Harus Ciptakan Peluang Usaha Mandiri

TheJatim.com – Anggaran program Generasi Z (Gen Z) Kota Surabaya sebesar Rp47 miliar menjadi perhatian serius DPRD Surabaya. Besarnya alokasi tersebut dinilai harus menghasilkan kegiatan ekonomi nyata, bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendorong pemerintah kota membuka ruang lebih luas bagi kreativitas anak muda. Salah satu contoh yang layak dikembangkan adalah inisiatif pemuda Surabaya Utara menghidupkan kembali budaya layar tancap melalui kegiatan nonton bareng (nobar) yang melibatkan UMKM dan Karang Taruna.

“Salut untuk pemuda Surabaya Utara. Mereka menjadi inisiator menggelar nobar rutin semacam pemutaran layar tancap di era lalu, namun berhasil menggerakkan ekonomi UMKM yang dimotori anak-anak muda,” ujar politikus Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Menurut Cak Yebe, kegiatan tersebut membuktikan bahwa peluang usaha tidak selalu membutuhkan modal besar maupun teknologi canggih. Dengan memanfaatkan layar, pengeras suara, dan aplikasi pemutaran film, anak-anak muda sudah bisa menghadirkan hiburan gratis sekaligus membuka ruang usaha bagi warga sekitar.

Baca Juga:  DPRD Surabaya Tegaskan Hak Warga Bale Hinggil Diatas Investor

Inisiatif yang mendapat dukungan Camat Semampir Yunus itu menghadirkan kesempatan bagi pedagang kecil untuk menjajakan berbagai produk. Mulai dari kopi, cilok, seblak hingga es teh. Kegiatan nobar pun tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menciptakan perputaran uang di lingkungan kampung.

Cak Yebe menyarankan agar konsep tersebut dikembangkan melalui kerja sama dengan pelaku UMKM. Pengelola kegiatan dapat menyediakan tempat bagi tenant makanan, sementara Karang Taruna mengelola penjualan minuman dengan strategi promosi yang melibatkan pedagang di sekitar lokasi.

“Ini memungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan tenant makanan dari UMKM. Sementara untuk minuman bisa dikelola Karang Taruna dengan beberapa program menarik, seperti pemberian voucher potongan harga untuk belanja produk UMKM di sekitar lokasi pemutaran film,” kata Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Universitas Dr Soetomo, Surabaya itu.

Dia menilai keberlanjutan kegiatan harus menjadi perhatian utama. Pengelola tidak boleh hanya mengandalkan antusiasme awal. Inovasi program, pengelolaan usaha, serta keterlibatan pedagang lokal harus terus dikembangkan agar kegiatan tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

Baca Juga:  Eri Cahyadi Tegaskan Surabaya Perangi Jukir Liar dan Pungli

“Yang terpenting, pemutaran film ini tidak boleh menarik biaya dari pengunjung atau penonton. Potensi keuntungan didapat dari pengelolaan UMKM dan tenant makanan maupun minuman. Dengan begini, betapa dahsyatnya perputaran ekonomi yang terjadi di masyarakat,” tegasnya.

Cak Yebe menegaskan, model kegiatan tersebut sejalan dengan tujuan program intervensi Gen Z yang dialokasikan Pemkot Surabaya sebesar Rp47 miliar pada 2026. Anggaran itu semestinya menjadi pintu masuk bagi anak muda untuk membangun usaha, mendapatkan penghasilan, dan menciptakan lapangan kerja secara mandiri.

Namun, besarnya anggaran belum sebanding dengan realisasi di lapangan. Berdasarkan evaluasi bersama camat dan lurah, serapan anggaran program Gen Z baru mencapai sekitar 20 persen. Kondisi ini menunjukkan masih banyak ruang pembenahan dalam pelaksanaan, pendampingan, hingga kemudahan akses bagi kelompok pemuda.

Sebagai perbandingan, pada Juli 2026 mencatat serapan anggaran program tersebut masih sekitar 2 persen. Artinya, terdapat perkembangan dalam realisasi, tetapi sebagian besar anggaran tetap belum dimanfaatkan secara maksimal.

Cak Yebe berharap serapan anggaran bisa meningkat hingga 80 persen pada tahun mendatang. Karena itu, camat dan lurah diminta tidak justru menjadi penghambat munculnya inisiatif usaha dari kalangan anak muda.

Baca Juga:  Hari Santri 2021, PDI Perjuangan Surabaya Diskusikan Santri, Pemerintah dan Parpol

“Camat dan lurah harus berani mengambil diskresi dan mempermudah prosesnya, jangan dipaksa harus lewat lembaga Karang Taruna. Kalau ada anak muda yang mau berinisiatif menciptakan ekonomi mandiri, wajib kita dukung penuh,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata bagaimana anggaran terserap, melainkan bagaimana dana tersebut menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Pemerintah kewilayahan harus mampu mengidentifikasi potensi anak muda dan memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

Dia juga mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja tidak harus selalu bertumpu pada bisnis berbasis teknologi tinggi. Berbagai kegiatan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, jasa, pertanian perkotaan, hingga produk lokal memiliki peluang untuk berkembang apabila mendapatkan dukungan yang tepat.

“Padahal bagi saya, yang utama adalah bagaimana menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja mandiri. Semua bentuk usaha kreatif kepemudaan, seperti urban farming di Rungkut, jualan jasa, maupun produk, harus kita dukung,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Baca Juga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terbaru
ADVERTISEMENT