TheJatim.com – Ketidaksesuaian data desil dalam penentuan penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menuai kritik dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sidoarjo. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak pemerintah daerah mengevaluasi sistem pendataan agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan akibat persoalan administrasi.
Ketua Bidang Advokasi Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa PMII Sidoarjo, Kevin Maula, menegaskan bahwa penggunaan data desil tidak boleh menjadi penghalang bagi mahasiswa yang secara nyata membutuhkan bantuan.
“Jangan sampai mahasiswa yang secara nyata membutuhkan bantuan pendidikan justru kehilangan kesempatan hanya karena data desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya. Data seharusnya menjadi alat untuk memastikan bantuan tepat sasaran, bukan justru menjadi penghalang,” tegas Kevin.
Kritik tersebut disampaikan dalam aksi penyampaian aspirasi di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/11/2026). PMII menilai persoalan ketidaksesuaian data berpotensi membuat mahasiswa yang membutuhkan justru tersisih dari program beasiswa yang dibiayai anggaran pemerintah daerah.
Persoalan ini menjadi penting karena beasiswa bukan sekadar program bantuan keuangan. Bagi mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, bantuan tersebut dapat menentukan keberlanjutan pendidikan, mulai dari membayar kebutuhan perkuliahan hingga memenuhi biaya hidup selama menempuh studi.
Data desil sendiri merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil membagi keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan peringkat kesejahteraan relatif. Artinya, desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. BPS juga menegaskan bahwa desil bukan daftar otomatis penerima suatu program. Penggunaannya harus disesuaikan dengan ketentuan masing-masing program.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M., menyatakan komitmennya untuk mengawal persoalan yang disampaikan PMII. Ia memastikan aspirasi mengenai ketidaksesuaian data desil akan menjadi perhatian dan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
Komitmen DPRD tersebut diharapkan tidak berhenti pada penerimaan aspirasi. Persoalan ini membutuhkan pemeriksaan terhadap mekanisme pendataan, verifikasi kondisi ekonomi keluarga, hingga penetapan penerima manfaat. Sebab, kesalahan dalam membaca data dapat berujung pada hilangnya kesempatan pendidikan bagi mahasiswa yang seharusnya memperoleh bantuan.
Ketua Cabang PMII Sidoarjo, Alfien Ananta, juga mendorong pemerintah daerah menjadikan persoalan beasiswa sebagai bahan evaluasi serius. Ia menilai program bantuan pendidikan harus mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Alfien menegaskan PMII Sidoarjo akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik, terutama kebijakan yang berkaitan dengan akses pendidikan dan masa depan generasi muda. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus diikuti langkah nyata berupa evaluasi kebijakan dan pembenahan sistem pendataan.
Sorotan PMII tersebut juga relevan dengan pelaksanaan program beasiswa Pemkab Sidoarjo tahun 2026. Pemerintah daerah sebelumnya mengumumkan sebanyak 4.000 penerima beasiswa pendidikan tahun anggaran 2026. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya cakupan program sekaligus pentingnya memastikan proses seleksi berlangsung secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kevin berharap DPRD Sidoarjo tidak hanya memberikan respons saat mahasiswa menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengawal tindak lanjutnya hingga ada perbaikan kebijakan.
“Pendidikan tidak boleh dibatasi oleh ketidaksesuaian data. Pemerintah harus memastikan bahwa mahasiswa yang membutuhkan benar-benar mendapatkan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” tegasnya.
Bagi PMII Sidoarjo, persoalan ini bukan semata-mata kesalahan administrasi. Ada masa depan mahasiswa yang dipertaruhkan ketika data tidak menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara akurat.
Karena itu, PMII meminta Pemkab Sidoarjo bersama DPRD segera memastikan adanya mekanisme evaluasi dan verifikasi yang memungkinkan kondisi riil mahasiswa diperiksa. Jangan sampai mahasiswa yang membutuhkan justru tersingkir, sementara pemerintah merasa penyaluran bantuan sudah tepat hanya karena berpegang pada angka dalam sistem.
