TheJatim.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka pertarungan kalkulasi politik baru di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dua nama yang menarik perhatian adalah Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Keduanya mewakili dua kepentingan berbeda, yakni memperluas koalisi politik dengan merangkul PDI Perjuangan atau memperkuat kendali internal pemerintahan.
Akademisi sekaligus pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai pilihan tersebut bukan sekadar persoalan menentukan sosok pengganti Gibran. Lebih dari itu, keputusan Prabowo akan menentukan bagaimana keseimbangan kekuasaan, hubungan antarpartai, dan efektivitas pemerintahan ke depan.
“Ini menarik dilihat dalam perspektif coalitional presidentialism. Presiden dalam sistem multipartai harus terus mengelola dukungan politik agar pemerintahan efektif. Pertanyaannya, apakah Prabowo membutuhkan perluasan koalisi atau justru penguatan kendali terhadap koalisi yang sudah ada?” ujar Surokim dalam analisisnya, Kamis (12/11/2026).
Puan Maharani, Peluang Merangkul PDI Perjuangan
Menurut Surokim, Puan Maharani memiliki modal politik yang cukup kuat untuk masuk dalam pertimbangan. Pengalamannya sebagai Ketua DPR RI, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta posisinya sebagai salah satu tokoh penting PDI Perjuangan menjadi nilai strategis.
Jika Prabowo mempertimbangkan Puan sebagai calon wakil presiden, langkah tersebut dapat menjadi sinyal perubahan konfigurasi politik nasional. Pemerintahan berpeluang membangun hubungan yang lebih dekat dengan PDI Perjuangan, partai yang memiliki basis pemilih dan kekuatan organisasi politik besar.
“Dari perspektif perluasan koalisi, Puan memiliki posisi yang menarik. Kehadirannya berpotensi membuka ruang kerja sama yang lebih terstruktur dengan PDI Perjuangan. Ini bisa memperluas basis dukungan politik pemerintahan sekaligus membangun jembatan komunikasi dengan kekuatan politik yang memiliki sejarah dan basis kelembagaan kuat,” jelasnya.
Namun, bergabungnya figur penting PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan tidak otomatis membuat seluruh persoalan politik selesai. Perbedaan kepentingan, arah kebijakan, hingga pembagian kewenangan tetap menjadi pekerjaan besar yang harus disepakati kedua belah pihak.
Surokim mengingatkan, PDI Perjuangan memiliki identitas dan tradisi organisasi yang kuat. Karena itu, dukungan terhadap figur tertentu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai perubahan sikap kelembagaan partai terhadap pemerintahan Prabowo.
“Memperluas koalisi dapat memperbesar dukungan politik, tetapi juga menambah kompleksitas pengelolaannya. Semakin banyak kepentingan yang harus diakomodasi, semakin besar kebutuhan akan komunikasi, negosiasi, dan kesepahaman kebijakan,” katanya.
Dasco, Pilihan Memperkuat Kendali Pemerintahan
Berbeda dengan Puan, Sufmi Dasco Ahmad dinilai merepresentasikan pendekatan konsolidasi kekuasaan dari dalam lingkaran politik Prabowo.
Dasco merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Kedekatan politik dan hubungan organisasinya dengan Prabowo menjadi modal untuk memperkuat koordinasi antara kepemimpinan eksekutif, partai penguasa, dan parlemen.
“Kalau Puan mencerminkan kemungkinan perluasan koalisi, Dasco mencerminkan pilihan penguatan koordinasi internal. Keuntungannya terletak pada kesamaan latar belakang politik, hubungan kerja yang sudah terbangun, dan potensi memperpendek proses pengambilan keputusan,” ujar Surokim.
Namun, pilihan terhadap Dasco juga bukan tanpa risiko. Jika posisi Presiden dan Wakil Presiden sama-sama berasal dari Gerindra, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan representasi politik di dalam koalisi pemerintahan.
Partai-partai pendukung lainnya tentu membutuhkan kepastian bahwa kontribusi dan kepentingan politik mereka tetap diperhitungkan. Sebab, stabilitas koalisi tidak hanya bergantung pada kedekatan elite dengan Presiden, tetapi juga pada kepercayaan antarkekuatan politik.
“Koordinasi internal mungkin lebih mudah, tetapi persoalan berikutnya adalah bagaimana menjaga rasa memiliki dari seluruh anggota koalisi. Jangan sampai penguatan kendali di satu sisi justru menimbulkan jarak politik dengan mitra koalisi lainnya,” jelasnya.
Surokim juga menegaskan, kedekatan personal maupun politik dengan Presiden bukan jaminan seseorang mampu menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Jabatan tersebut membutuhkan kapasitas pemerintahan, kemampuan memahami persoalan publik, serta kecakapan mengambil keputusan dalam kerangka tanggung jawab konstitusional.
Koalisi Besar atau Lingkaran Kekuasaan yang Solid?
Dalam perspektif ilmu politik, Surokim menjelaskan bahwa pilihan Prabowo dapat dibaca melalui dua pendekatan konsolidasi kekuasaan.
Pertama, memperluas koalisi untuk meningkatkan dukungan politik dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Kedua, memperkuat lingkaran kepemimpinan melalui figur yang memiliki kedekatan serta kesamaan orientasi politik dengan Presiden. Pendekatan kedua kerap digambarkan sebagai all the president’s men.
Kedua pendekatan tersebut memiliki keuntungan sekaligus konsekuensi. Koalisi yang semakin luas dapat memperbesar dukungan di parlemen dan membuka ruang kesepakatan politik. Namun, semakin banyak partai yang terlibat, semakin besar pula kebutuhan untuk mengelola perbedaan kepentingan.
Sebaliknya, lingkaran kekuasaan yang solid berpotensi mempercepat koordinasi dan memperjelas arah pengambilan keputusan. Akan tetapi, konsentrasi kekuasaan juga dapat mempersempit ruang perbedaan pendapat jika tidak diimbangi mekanisme konsultasi dan pengawasan yang memadai.
“Persoalannya bukan siapa yang paling dekat dengan Presiden atau siapa yang membawa dukungan partai paling besar. Ukurannya adalah apakah konfigurasi baru mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan, menjaga keseimbangan koalisi, dan memperkuat akuntabilitas kekuasaan,” tegasnya.
Jangan Sampai Muncul Dua Pusat Kekuasaan
Selain persoalan koalisi, Surokim menyoroti pentingnya hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden. Pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa hubungan kedua pemimpin membutuhkan komunikasi yang konsisten, pembagian tugas yang jelas, serta kesepahaman mengenai prioritas pemerintahan.
Wakil presiden dengan kekuatan politik besar memang berpotensi memperluas dukungan pemerintah. Namun, tanpa batas kewenangan dan pembagian tugas yang tegas, kondisi tersebut berisiko memunculkan persaingan pengaruh atau dual power di dalam pemerintahan.
Sebaliknya, wakil presiden yang memiliki kedekatan dengan Presiden juga harus tetap mempunyai ruang untuk menyampaikan pertimbangan kritis. Loyalitas politik tidak boleh menghilangkan fungsi pemberian masukan yang objektif.
“Wakil presiden harus mampu bekerja dalam satu arah kepemimpinan dengan Presiden, tetapi tetap memiliki kapasitas memberikan masukan yang objektif. Pemerintahan yang efektif membutuhkan loyalitas kelembagaan sekaligus kemampuan melakukan koreksi dari dalam,” katanya.
Pengisian Jabatan Wapres Harus Sesuai Konstitusi
Di tengah berkembangnya nama Puan dan Dasco, Surokim menegaskan bahwa keduanya masih berada dalam ranah analisis kemungkinan politik. Belum ada kepastian mengenai figur yang akan diajukan Prabowo sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
Secara konstitusional, mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. JDIH DPR RI +1
Proses tersebut bukan sekadar penentuan figur melalui kompromi elite partai. Presiden harus mengusulkan dua nama, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perkembangan pada Kamis (12/11/2026) menunjukkan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti surat tersebut. CNNindonesia +1
Surokim menilai momentum ini harus menjadi kesempatan untuk menempatkan kualitas kepemimpinan di atas kepentingan pembagian kekuasaan. Pengganti Gibran nantinya tidak cukup hanya memiliki dukungan partai atau kedekatan dengan Presiden, tetapi juga harus mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara bertanggung jawab.
“Pengisian jabatan wakil presiden merupakan keputusan strategis bagi negara. Kalkulasi koalisi tentu penting, tetapi kualitas kepemimpinan, integritas, kemampuan menjalankan pemerintahan, dan tanggung jawab konstitusional harus menjadi pertimbangan utama,” ujar Surokim.
Direktur Eksekutif The SaS Institute tersebut menambahkan, perubahan konfigurasi politik setelah pengunduran diri Gibran menjadi ujian bagi Prabowo dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas koalisi dan efektivitas pemerintahan.
“Pada akhirnya, Presiden Prabowo dihadapkan pada dua pendekatan konsolidasi yang berbeda. Memperluas koalisi atau memperkuat kendali internal sama-sama memiliki konsekuensi. Yang harus dijaga adalah agar keputusan politik tersebut menghasilkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan tetap bekerja dalam koridor konstitusi,” pungkasnya.
