TheJatim.com – Nasib nelayan kecil di Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kian terhimpit. Belum selesai menghadapi kelangkaan dan mahalnya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, mereka kini harus berhadapan dengan ancaman kapal nelayan dari luar daerah yang diduga menggunakan alat tangkap cantrang di wilayah tangkap tradisional. Dua persoalan ini memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut.
Ketua Kelompok Nelayan Masalembu (KNM), Rendy, mengungkapkan kelangkaan solar semakin menyulitkan nelayan untuk melaut. Keterlambatan kapal tanker pengangkut BBM menyebabkan stok di sejumlah warung dan pedagang eceran kosong. Sejak awal Oktober 2026, harga solar yang biasanya Rp9.000 per liter melonjak menjadi Rp10.000 hingga Rp12.000. Pada November, harganya bahkan dilaporkan mencapai Rp10.000 hingga Rp14.000 per liter.
“Kondisi ini berdampak serius pada nelayan di tengah hasil tangkapan yang tidak menentu. Terlebih musim ikan tahun ini bahkan jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu. Banyak nelayan akhirnya tidak bisa melaut karena tidak mendapat solar,” ungkap Rendy, dalam keterangan tertulis yang diterima The Jatim, Rabu (11/11/2026).
Persoalan tersebut semakin pelik karena aktivitas penangkapan ikan saat ini mengharuskan nelayan menempuh jarak cukup jauh. Sebagian nelayan harus mencari ikan hingga 15 mil laut, bahkan lebih dari 20 mil. Kondisi itu membuat kebutuhan solar mencapai 20 sampai 30 liter untuk sekali melaut.
Rendy juga mempertanyakan transparansi distribusi solar di Masalembu. Berdasarkan perhitungan KNM, kuota solar dari dua Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) mencapai 256.000 liter setiap bulan. Sementara itu, jika 250 kapal melaut setiap hari dengan kebutuhan rata-rata 30 liter selama 26 hari, kebutuhan nelayan diperkirakan hanya sekitar 195.000 liter per bulan.
“Harusnya, kuota 256.000 liter sebulan cukup untuk memenuhi kebutuhan nelayan terhadap solar. Yang menjadi pertanyaannya mengapa solar selalu langka dan ke mana solar yang selama ini disalurkan yang seharusnya menjadi hak nelayan kecil yang ada di Pulau Masalembu?” tegas Rendy.
Masalah berikutnya muncul di wilayah perairan. Sekretaris KNM, Haerul Umam, menyebut sejumlah nelayan dalam beberapa hari terakhir melihat kapal dari luar Masalembu menangkap ikan menggunakan alat yang diduga cantrang. Aktivitas tersebut ditemukan pada jarak sekitar 4 hingga 12 mil laut dari pulau, bahkan terlihat dari pesisir dan pangkalan nelayan. KNM menilai praktik itu mengancam keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus ruang tangkap nelayan tradisional.
Haerul mengatakan KNM kemudian menggelar rapat internal dan berkoordinasi dengan Polsek Masalembu serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KPLP). Pada Senin (9/11/2026), sekitar pukul 13.48 WIB, dua kapal nelayan, Sumber Cahaya dan Brama, dikerahkan untuk melakukan patroli bersama di perairan sekitar 5 hingga 6 mil laut barat laut Masalembu.
“Kalau laut Masalembu dibiarkan rusak, kami masyarakat Masalembu yang paling merasakan dampaknya. Masalembu pulau kecil yang bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Jika pemerintah serius melindungi nelayan kecil, POSKAMLADU harus segera diwujudkan, bukan sekadar janji. Jika persoalan ini tidak diselesaikan, nelayan akan terus menjadi korban,” tegas Haerul.
Tak lama setelah patroli dimulai, rombongan nelayan menemukan sebuah kapal dari luar Masalembu yang diduga menggunakan alat tangkap merusak dan tengah menaikkan hasil tangkapan. Kapal tersebut kemudian diketahui bernama KM Arjuna Jaya 4 asal Pamekasan, Madura. Kapal itu diminta menuju Pelabuhan Masalembu. Kapten kapal bersama sejumlah anak buah kapal (ABK) selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Masalembu untuk dimintai keterangan.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra, menilai persoalan yang dialami nelayan Masalembu merupakan gambaran lemahnya keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat pesisir. Menurutnya, persoalan akses BBM bersubsidi dan dugaan penggunaan alat tangkap destruktif telah berlangsung berulang kali tanpa penyelesaian yang memberikan kepastian bagi nelayan tradisional.
“Kondisi ini diperparah dengan penegakan hukum yang tidak pernah berpihak pada nelayan tradisional. Nelayan selalu dihadapkan pada kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap destruktif yang merusak ekosistem laut. Hal itu menjadi momok yang tidak pernah diselesaikan oleh negara. Dan, yang menanggung dampak kerusakan itu adalah nelayan tradisional,” tegas Indra.
Sementara itu, Direktur YLBHI-LBH Surabaya, Habibus Shalihin, melihat persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut distribusi BBM maupun pengawasan aktivitas perikanan. Ia menilai negara berpotensi mengabaikan kewajiban konstitusional dalam menjamin hak masyarakat pesisir atas pekerjaan, penghidupan yang layak, pangan, serta lingkungan hidup yang sehat.
Habibus merujuk Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat, termasuk memastikan nelayan kecil mendapatkan akses terhadap sarana produksi dan ruang tangkap yang aman.
“Dalam kerangka HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Oleh karena itu pembiaran terhadap persoalan yang terus berulang ini tidak dapat terus-menerus dinormalisasi sebagai persoalan distribusi maupun konflik antarnelayan. Ketika nelayan kehilangan akses terhadap BBM dan ruang tangkapnya terancam rusak, Negara sedang membiarkan hak hidup dan penghidupan masyarakat pesisir berada dalam ancaman,” jelas Habibus.
Kritik serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Fikerman Saragih. Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam telah memberikan mandat kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya bagi nelayan.
Menurut Fikerman, kemudahan memperoleh BBM merupakan bagian penting dari perlindungan sarana usaha penangkapan ikan. Namun, kenyataan di Masalembu menunjukkan nelayan kecil masih harus menghadapi persoalan mendasar untuk mendapatkan bahan bakar dengan harga terjangkau.
Sorotan terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin menguat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa influencer senilai sekitar Rp10,8 miliar pada kementerian tersebut sepanjang 2025 hingga 2026.
Berdasarkan temuan ICW yang diberitakan Katadata pada 10 November 2026, terdapat tiga paket pengadaan jasa publikasi dan influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia. Nilainya masing-masing sekitar Rp3,6 miliar. Temuan tersebut berasal dari penelusuran data realisasi pengadaan pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Di sisi lain, KKP menyatakan kerja sama publikasi tersebut bertujuan memperluas jangkauan informasi program prioritas kementerian. KKP mengaku menggunakan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media massa hingga platform digital, dengan mempertimbangkan jangkauan audiens dan tingkat interaksi. Kementerian juga menyebut masukan publik akan menjadi bahan evaluasi tata kelola komunikasi publik.
Namun, bagi JMP3K, persoalan utamanya adalah bagaimana pemerintah memastikan anggaran dan kebijakan kelautan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup dari laut. Kelangkaan solar, mahalnya biaya melaut, dan ancaman alat tangkap destruktif tidak boleh terus dibiarkan menjadi beban nelayan kecil.
Fikerman menegaskan, perlindungan nelayan seharusnya menjadi prioritas nyata pemerintah, bukan sekadar tercantum dalam regulasi. Ia menilai pembiaran terhadap persoalan yang terus berulang menunjukkan belum hadirnya langkah konkret KKP dalam melindungi dan memberdayakan nelayan tradisional.
“Inilah yang kami sebut sebagai tindakan pembiaran dan diduga ada unsur kesengajaan dalam ketidakadaan aksi nyata KKP terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Masalembu,” tegas Fikerman.
JMP3K mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, KKP, serta aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan distribusi solar dan menindaklanjuti dugaan penggunaan alat tangkap merusak di perairan Masalembu. Koalisi juga mendorong realisasi POSKAMLADU sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan wilayah laut.
Bagi masyarakat Masalembu, persoalan ini bukan sekadar perselisihan antarkelompok nelayan. Ini menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga, ketersediaan pangan, dan masa depan ekosistem laut. Jika negara terus membiarkan persoalan tersebut berulang, nelayan kecil akan semakin kehilangan ruang untuk mempertahankan kehidupannya sendiri.
