TheJatim.com – Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur menjadi momentum untuk mengevaluasi pemerataan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengingatkan bahwa peningkatan capaian pembangunan belum cukup jika manfaatnya masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Ketua DPC Gerindra Surabaya itu menilai, besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah Jawa Timur merupakan modal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi tersebut juga membawa tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik secara merata.
“Jawa Timur adalah provinsi yang sangat besar, tidak hanya dari sisi wilayah, tetapi juga demografis kita yang sangat besar dan plural,” kata Cahyo, Senin (12/10/2026).
Menurut Cahyo, persoalan mendasar yang harus dijawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan sekadar meningkatkan angka pembangunan, melainkan memastikan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Pendidikan berkualitas, akses kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur harus menjadi bagian dari kebijakan yang menjangkau wilayah pinggiran.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur pada 2025 mencapai 76,13, meningkat dibandingkan 75,35 pada 2024. Meski menunjukkan kemajuan, capaian tersebut belum menggambarkan kondisi yang sama di seluruh kabupaten dan kota. Pada 2025, IPM Kota Surabaya tercatat 85,65, sedangkan Kabupaten Sampang berada di angka 67,23. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pemerataan pembangunan manusia masih membutuhkan perhatian serius.
Cahyo menyoroti kecenderungan aktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas hidup yang masih terkonsentrasi di kawasan Gerbangkertosusila dan sekitarnya. Karena itu, ia mendorong Pemprov Jatim memperkuat strategi pembangunan lintas wilayah agar daerah yang tertinggal tidak terus menghadapi kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan ekonomi.
“Pembangunan Provinsi Jawa Timur harus inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tegas Cahyo.
Ia menilai, program pemerintah perlu memiliki sasaran yang jelas, berkesinambungan, serta bisa diukur dampaknya bagi masyarakat. Dengan begitu, anggaran pembangunan tidak berhenti pada penyerapan belanja, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan warga.
Perhatian khusus, lanjut Cahyo, juga harus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk lanjut usia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Mereka membutuhkan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan perlindungan sosial menjangkau warga yang selama ini berisiko tertinggal.
“Kita harus bisa mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan anak, baik di sektor pendidikan maupun dunia kerja,” ujar Cahyo.
Ia juga menekankan pentingnya literasi ekonomi bagi perempuan dan anak agar mereka lebih terlindungi dari praktik eksploitasi, perkawinan anak, serta berbagai bentuk kerentanan sosial lainnya.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat, Cahyo menegaskan pengawasan kebijakan dan anggaran harus diarahkan pada hasil yang terukur. Evaluasi tidak cukup hanya melihat besaran alokasi atau jumlah program, tetapi juga perlu menilai jangkauan penerima manfaat, kualitas layanan, dan perubahan yang dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang capaian pembangunan manusianya masih rendah.
Selain pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Cahyo mengingatkan pentingnya pembangunan kebudayaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan akses informasi. Pelestarian warisan budaya, penguatan identitas, serta partisipasi generasi muda dalam kegiatan kebudayaan dinilai dapat membentuk karakter sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Jawa Timur.
“Pembangunan kebudayaan penting untuk membangun generasi muda kita yang berkarakter, berkepribadian kebudayaan, dan juga bisa menjadi suatu potensi ekonomi baru di sektor kebudayaan,” pungkas Cahyo.
