TheJatim.com – Penerapan denda administratif hingga Rp3 juta bagi warga yang membuang sampah sembarangan di Surabaya tidak boleh sekadar menjadi kebijakan untuk menakut-nakuti masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga harus memastikan perubahan perilaku warga menjadi tujuan utama penegakan aturan tersebut.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, mengingatkan bahwa sanksi finansial tidak otomatis menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini terjadi di lingkungan permukiman. Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan pendidikan dan pembentukan kesadaran masyarakat.
“Kebijakan penegakan hukum dari DLH perlu diimbangi dengan penguatan kesadaran masyarakat. Sanksi finansial saja belum cukup untuk menyentuh akar masalah tanpa adanya transformasi mental di tingkat akar rumput,” kata Bang Udin, sapaan akrabnya, Jumat (13/11/2026).
Catatan DPRD ini muncul setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya memberlakukan ketentuan baru mengenai denda administratif bagi pelanggar kebersihan lingkungan. Regulasi yang mulai diterapkan pada 14 September 2026 itu mengancam warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya dengan denda mulai Rp1 juta hingga maksimal Rp3 juta.
Namun, besarnya nominal denda bukan satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan. Pemkot Surabaya perlu memastikan masyarakat memahami aturan, mengetahui konsekuensi pelanggaran, sekaligus memiliki akses terhadap fasilitas pembuangan sampah yang memadai.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya II itu secara khusus meminta DLH tidak hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan petugas. Sosialisasi harus dilakukan secara langsung hingga menjangkau lingkungan terkecil, termasuk tingkat RT, RW, perkampungan, dan kawasan gang.
“Wilayah-wilayah tersebut dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik pembuangan sampah liar,” ujarnya.
Menurut Bang Udin, pendekatan persuasif harus menjadi langkah awal sebelum pemerintah menerapkan punishment secara ketat. Warga perlu mendapatkan pemahaman mengenai dampak pembuangan sampah sembarangan, mulai dari pencemaran lingkungan, saluran air tersumbat, hingga potensi munculnya penyakit.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memasang papan larangan atau menggelar operasi penertiban. Pengawasan harus disertai edukasi yang berkelanjutan. Apalagi, kebiasaan membuang sampah sembarangan sering kali terjadi di lokasi yang sama karena rendahnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
Selain pendekatan edukasi, alumni aktivis PMII itu mengusulkan Pemkot Surabaya memberikan penghargaan kepada warga maupun pengurus RT dan RW yang berhasil menjaga kebersihan wilayahnya. Skema penghargaan tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga memberikan dorongan positif bagi masyarakat.
“Keseimbangan antara hukuman dan penghargaan diyakini mampu menciptakan efek domino positif, sehingga warga di wilayah lain termotivasi meniru teladan lingkungan yang bersih dan taat aturan,” ungkapnya.
Usulan tersebut dapat diwujudkan melalui penilaian kebersihan lingkungan secara berkala. Pemerintah bisa memberikan penghargaan kepada kampung, RT, atau RW yang konsisten menjaga kebersihan, mengelola bank sampah, melakukan pemilahan sampah rumah tangga, serta mencegah munculnya titik pembuangan sampah liar.
Bang Udin juga meminta Pemkot Surabaya melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kampanye kebersihan lingkungan. Menurutnya, pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan dapat menjadi cara untuk membangun kepatuhan warga tanpa harus selalu mengandalkan ancaman sanksi administratif.
Persoalan sampah di Kota Pahlawan memang tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan data dalam dokumen perencanaan Pemkot Surabaya, volume produksi sampah pada 2025 mencapai sekitar 1.810,81 ton per hari. Sementara itu, jumlah sampah yang ditangani di tempat pemrosesan akhir (TPA) mencapai 1.704,89 ton per hari. Angka tersebut menunjukkan besarnya beban pengelolaan sampah yang harus ditanggung pemerintah setiap hari.
Di sisi lain, Perwali Surabaya Nomor 45 Tahun 2026 memang mempertegas konsekuensi bagi pelanggar. Aturan tersebut merupakan perubahan atas Perwali Nomor 10 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.
Besaran denda juga disesuaikan dengan volume dan jenis pelanggaran. Pembuangan sampah sembarangan dengan volume hingga satu meter kubik dikenai denda Rp1 juta. Sementara itu, pelanggaran dengan volume lebih dari satu meter kubik dikenai denda Rp3 juta. Ketentuan tersebut juga mencakup pembuangan puing bangunan, penumpukan sampah di luar kontainer, hingga pemasukan sampah dari luar Surabaya tanpa izin.
Bang Udin menegaskan, pesan kebersihan perlu disampaikan melalui nilai-nilai yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ia menilai ajaran agama dapat menjadi landasan moral untuk membangun tanggung jawab warga dalam menjaga lingkungan.
Bagi DPRD Surabaya, keberhasilan kebijakan denda sampah semestinya tidak diukur dari banyaknya warga yang dikenai sanksi atau besarnya uang yang masuk ke kas daerah. Ukuran utamanya adalah berkurangnya titik pembuangan sampah liar dan tumbuhnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan secara sukarela.
Pemkot Surabaya kini dituntut membuktikan bahwa ketegasan aturan berjalan seiring dengan pembinaan masyarakat. Sebab, kota yang bersih tidak cukup dibangun dengan ancaman denda, tetapi membutuhkan kebiasaan warga yang tumbuh dari kesadaran bersama.
“Dalam ajaran Islam, kebersihan memiliki kedudukan fundamental melalui dalil An-nazhafatu minal iman atau kebersihan adalah sebagian dari iman. Pesan moral ini bisa dipasang langsung di titik-titik rawan pembuangan sampah liar, sehingga warga sadar bahwa membuang sampah sembarangan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencerminkan kualitas keimanan,” pungkas alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul, Pimpinan KH Huzni itu.
