TheJatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna untuk membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (13/10/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai itu dimulai pukul 13.34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, jajaran pimpinan BUMD, perangkat daerah, serta 38 anggota dewan.
Dalam sambutannya, Bahtiyar Rifai menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat. Ia menyebut kehadiran 38 anggota dewan menandakan rapat sudah memenuhi quorum sesuai Pasal 102 ayat 1 huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018, yang telah diperbarui dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022.
“Kita harus menjaga semangat transparansi dan akuntabilitas agar setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Bahtiyar.
Juru bicara Fraksi PKS, Faris Abidin, menyampaikan bahwa APBD 2026 tidak boleh sekadar menjadi instrumen belanja, tetapi juga alat pemerataan ekonomi yang adil dan inklusif.
“Tema pembangunan 2026, yakni transformasi sosial ekonomi berkelanjutan melalui penguatan modal manusia dan pembangunan infrastruktur, menunjukkan tekad Surabaya untuk tetap tangguh di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” ujar Faris.
Ia menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya yang kini mencapai 84,69 dan berharap bisa meningkat lagi pada 2026. Faris juga mengapresiasi program Beasiswa Pemuda Tangguh yang meningkat dari 5.700 menjadi 24.000 penerima, serta program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana yang dinilai efektif mendorong mobilitas sosial.
Fraksi PKS juga menyoroti perlunya penguatan ekonomi kerakyatan melalui dukungan modal bergulir bagi UMKM dan pendampingan bagi keluarga rentan miskin.
“Memang penduduk miskin ekstrem sudah tidak ada di Surabaya, tapi masih ada keluarga rentan yang perlu perhatian. Karena itu, kami juga mendorong pembentukan BUMD Aset untuk mengelola aset daerah secara lebih produktif,” jelas Faris.
Ia menambahkan, transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman harus menjadi prioritas. “Kami mendorong agar anggaran transportasi massal dinaikkan minimal dua persen dari total APBD,” tegasnya.
Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemotongan transfer keuangan daerah tidak boleh mengganggu program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Kita harus punya skala prioritas yang jelas, tapi jangan sampai program kerakyatan terpangkas. Semua kebijakan harus berpihak kepada rakyat,” ujar Eri.
Ia menyebut optimalisasi aset dan percepatan pembangunan infrastruktur bisa menjadi sumber peningkatan pendapatan daerah, termasuk dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Selain itu, Eri juga mengumumkan rencana pelaksanaan Surabaya Great Sale pada Desember mendatang untuk menggairahkan sektor perdagangan dan pariwisata kota.
Pembahasan Raperda APBD 2026 ini menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemkot Surabaya untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun kota yang berkelanjutan, adil, dan menyejahterakan masyarakat.
