TheJatim.com – Pembahasan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Surabaya kembali diwarnai kritik. Salah satunya datang dari anggota Banggar DPRD, Imam Syafi’i, yang secara tegas menolak rencana Pemkot mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menurut Imam, utang seharusnya menjadi opsi terakhir ketika semua potensi pendapatan daerah sudah maksimal. Ia menilai langkah Pemkot justru janggal, karena rencana pinjaman tidak diiringi peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD).
“Sejak awal saya tidak setuju ada utang. Kalau sudah buntu baru utang, atau dipakai untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Sekarang malah target PAD diturunkan, tapi Pemkot berencana berutang Rp1,5 triliun. Ini anomali,” ujar Imam Syafi’i kepada The Jatim, Senin (29/9/2025).
Imam menjelaskan, APBD murni tahun 2026 diproyeksikan hanya sekitar Rp12,626 triliun. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan APBD perubahan 2025 yang sebesar Rp12,347 triliun, hanya selisih sekitar Rp300 miliar. Padahal, beban utang yang ditargetkan Rp1,5 triliun jelas akan menambah kewajiban bunga yang harus ditanggung daerah.
“Kalau mau berutang, mestinya target PAD digenjot supaya bisa membayar pokok dan bunga. Faktanya, PAD malah diturunkan,” tegas mantan jurnalis senior itu.
Ia merinci, penurunan PAD terutama disebabkan turunnya target pajak daerah. Dari Rp6,9 triliun pada APBD perubahan 2025, kini turun menjadi Rp6,6 triliun pada rancangan APBD 2026. Termasuk pajak hotel, yang dari Rp405,688 miliar di APBD Perubahan 2025 menjadi Rp 407,387 miliar di APBD 2026. Sementara beberapa jenis pajak lain memang naik, tetapi jumlahnya relatif kecil.
“Kalau pendapatan daerah turun, lalu utang ditambah, ini bukan kabar baik bagi warga Surabaya,” pungkas politisi Partai Nasdem itu.
