TheJatim.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya menilai respons Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap pelaporan komika Pandji Pragiwaksono terkait pertunjukan stand up comedy Mens Rea sebagai langkah yang keliru dan tidak menyentuh substansi persoalan publik. Penilaian itu disampaikan Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi, Senin (12/1/2026).
Nasrawi yang juga Presiden Mahasiswa BEM Universitas Muhammadiyah Surabaya menyebut, dalam sistem demokrasi, kepolisian seharusnya memiliki kepekaan tinggi dalam membedakan kritik sosial dengan tindak pidana. Menurutnya, seni, termasuk komedi dan satire politik, merupakan bagian dari ekspresi publik yang sah dan dilindungi.
Ia menilai, penerimaan laporan terhadap materi komedi justru menunjukkan kecenderungan salah fokus aparat penegak hukum. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, langkah tersebut berpotensi memunculkan kesan bahwa kritik diperlakukan sebagai ancaman.
“Polri seharusnya berada di barisan terdepan melindungi kebebasan sipil. Bukan sebaliknya, tampil reaktif terhadap kritik yang disampaikan secara damai melalui seni,” ujar Nasrawi.
Menurutnya, materi komedi yang dibawakan Pandji tidak ditujukan sebagai penghinaan personal, melainkan kritik terhadap kebijakan dan fenomena sosial politik. Dalam perspektif kesehatan masyarakat dan psikologi sosial, humor justru menjadi saluran sehat untuk meredakan kegelisahan publik tanpa kekerasan.
Nasrawi mengingatkan, jika kritik dalam bentuk komedi dipersoalkan secara hukum, maka persoalan yang muncul bukan lagi soal individu komika, melainkan cara institusi negara memandang suara masyarakat. Ia menilai, hukum pidana tidak semestinya digunakan untuk melindungi rasa tersinggung atau sensitivitas kekuasaan.
Ia juga menyinggung masih banyaknya persoalan mendesak yang seharusnya menjadi prioritas kepolisian, mulai dari peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, hingga penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut rasa keadilan masyarakat. Salah satunya, kata dia, adalah penanganan kasus Faradila Amalia Najwa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, yang hingga kini belum jelas ujungnya.
“Energi Polri akan jauh lebih bermanfaat jika difokuskan pada pembenahan internal dan penanganan kasus nyata yang menyangkut keselamatan warga,” ucapnya.
Lebih jauh, Nasrawi menilai pendekatan represif terhadap kritik berisiko menurunkan kepercayaan publik dan menciptakan tekanan psikososial di masyarakat. Kondisi tersebut dinilainya tidak sehat bagi kehidupan demokrasi.
“Keamanan tidak lahir dari rasa takut, tetapi dari kepercayaan. Dan kepercayaan hanya bisa tumbuh jika institusi negara mau dikritik dan bersedia berbenah,” katanya.
Ia menegaskan, polemik Mens Rea semestinya menjadi momentum evaluasi bagi Polri untuk membuktikan komitmen reformasi. Sikap terhadap kritik, termasuk yang disampaikan lewat seni dan budaya, disebutnya sebagai ujian nyata profesionalisme kepolisian.
“Kasus ini adalah ujian bagi Polri. Apakah ingin berdiri sebagai aparat profesional yang melindungi demokrasi, atau justru terjebak dalam pola lama yang alergi terhadap kritik,” tandasnya.
