TheJatim.com – Anas Karno resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), Senin (27/4/2026), di Gedung DPRD Surabaya. Ia menggantikan almarhum Adi Sutarwijono untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat, dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Surabaya serta disaksikan jajaran anggota dewan, perwakilan Pemerintah Kota Surabaya, unsur Forkopimda, hingga sejumlah tamu undangan.
Momentum ini bukan sekadar agenda seremonial kelembagaan, tetapi juga menjadi penegasan kesinambungan representasi politik PDI Perjuangan di Kota Pahlawan, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Surabaya.
Nama Anas Karno sendiri bukan sosok baru di lingkungan legislatif Surabaya. Politikus PDI Perjuangan itu sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2019–2024 dan saat itu dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi B yang membidangi perekonomian dan pembangunan.
Pengalamannya tersebut dinilai menjadi modal penting untuk melanjutkan amanah yang ditinggalkan almarhum Adi Sutarwijono, yang dikenal luas sebagai tokoh politik senior sekaligus mantan Ketua DPRD Surabaya.
Usai pelantikan, Anas Karno menyampaikan rasa syukur sekaligus penghormatan mendalam kepada almarhum Adi Sutarwijono yang menurutnya bukan hanya senior, tetapi juga sosok guru politik dan sahabat dekat.
“Yang pertama adalah terima kasih. Ini kan pergantian antar waktu, dan almarhum Pak Adi Sutarwijono pernah menjadi ketua saya, sahabat saya, guru saya. Sehingga saya, bismillah, akan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, sering turun ke masyarakat, dan berupaya agar lebih baik lagi, terutama di Dapil 3 dan umumnya se-Kota Surabaya,” ujarnya.
Ia menegaskan, sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya siap menerima penugasan apa pun dari partai, termasuk terkait penempatan di alat kelengkapan dewan maupun komisi yang akan diemban.
“Saya sebagai kader PDI Perjuangan harus tunduk dan patuh kepada partai. Ditugaskan di mana saja harus siap, tidak boleh menolak. Itu prinsipnya,” tegas Anas.
Menurutnya, sisa masa jabatan yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan program-program yang telah dirintis tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik.
“Yang sudah dibina, dirajut, dan dilakukan oleh almarhum akan kami lanjutkan. Hal-hal yang kurang akan segera kami lengkapi agar ke depan bisa lebih baik,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa tugas utama seorang legislator bukan hanya berada di ruang rapat, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengar persoalan secara nyata.
Bagi Anas, fungsi kedewanan mencakup pengawasan, legislasi, hingga penganggaran yang semuanya harus berpihak pada kepentingan publik.
“Pada prinsipnya menjalankan tugas kedewanan, fungsi kontrol, dan turun ke masyarakat. Itu yang utama,” ujarnya.
Ia menambahkan, arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu jelas, yakni kader partai harus dekat dengan rakyat dan siap hadir saat masyarakat membutuhkan bantuan.
“Perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega jelas, kader harus berada di tengah-tengah rakyat. Ketika masyarakat membutuhkan, kami harus siap membantu,” imbuhnya.
Sejumlah kalangan menilai kehadiran Anas Karno akan memperkuat kinerja DPRD Surabaya, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kota, serta penganggaran pembangunan yang lebih merata.
Tantangan Kota Surabaya saat ini tidak ringan. Mulai dari isu sosial, penguatan ekonomi masyarakat pascapandemi, pengendalian inflasi daerah, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dari para wakil rakyat.
Dengan komposisi DPRD yang kembali lengkap, sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan semakin solid untuk mendorong pembangunan kota yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.
Pelantikan Anas Karno menjadi penanda bahwa estafet perjuangan politik tidak berhenti pada satu nama. Amanah rakyat harus terus berjalan, dan kepercayaan publik harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar pidato di ruang sidang.
