TheJatim.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya menyoroti serius persoalan keamanan sipil dan perlindungan terhadap aktivis yang dinilai masih menyisakan banyak celah di Kota Pahlawan. Sorotan itu disampaikan dalam audiensi resmi bersama jajaran Kodim 0830 Surabaya, Jumat (24/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0830 Surabaya itu menjadi ruang dialog strategis antara mahasiswa dan aparat negara untuk membahas isu perlindungan masyarakat, keamanan sipil, hingga penguatan nilai kemanusiaan di ruang publik.
Audiensi tersebut mengusung kajian akademik bertajuk Penguatan Peran Aparat dalam Menjaga Keamanan Sipil dan Nilai Kemanusiaan di Kota Surabaya. Forum ini juga menjadi bentuk silaturahmi kelembagaan sekaligus langkah konkret mahasiswa dalam menyampaikan gagasan terhadap isu strategis nasional.
Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0830 Surabaya Kolonel Inf Bambang Raditya, M.Han., beserta jajaran. Dari pihak kampus hadir Presiden Mahasiswa UHT Raihan Asfi Priadi, Wakil Presiden Mahasiswa Mochamad Dewa Surya Fijana, Sekretaris Kabinet Bidang Koordinasi Eksternal Ryan Bagas Andyka, Menteri Luar Negeri Wahyu Rizqi Monixca P.S, serta Wakil Menteri Sosial dan Politik Valda Febby Aulia.
Presiden Mahasiswa UHT, Raihan Asfi Priadi, menegaskan mahasiswa tidak boleh hanya hadir sebagai pengamat, melainkan harus menjadi mitra kritis yang mampu memberi solusi dan mengawal kebijakan publik.
“Melalui audiensi ini, kami ingin menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya hadir sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra kritis yang konstruktif dalam memberikan gagasan terhadap isu-isu strategis, khususnya terkait keamanan sipil dan perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pemaparan kajian, Raihan menyoroti kasus kekerasan terhadap aktivis seperti penyiraman air keras yang dinilai sebagai indikator adanya ancaman serius terhadap keamanan masyarakat sipil.
Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan persoalan yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia dan rasa aman warga negara.
“Kasus penyiraman terhadap aktivis menjadi pengingat bahwa masih terdapat ancaman serius terhadap keamanan masyarakat sipil. Hal ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menyangkut jaminan rasa aman serta perlindungan hak asasi manusia di ruang publik,” tegasnya.
Wakil Presiden Mahasiswa UHT, Mochamad Dewa Surya Fijana, menambahkan bahwa dampak kekerasan terhadap aktivis tidak hanya dirasakan korban secara fisik, tetapi juga memunculkan ketakutan kolektif di tengah masyarakat.
Ia menilai, ketika masyarakat mulai takut untuk bersuara, maka ruang partisipasi publik akan semakin sempit dan kualitas demokrasi ikut terancam.
“Peristiwa seperti penyiraman air keras tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan ketakutan kolektif di masyarakat. Jika tidak ditangani secara serius, hal ini berpotensi membatasi ruang partisipasi publik dan melemahkan kualitas demokrasi,” ujarnya.
Menurut Dewa, audiensi ini juga menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang terbuka antara mahasiswa dan aparat negara.
“Audiensi ini menjadi ruang penting untuk membangun komunikasi yang terbuka antara mahasiswa dan aparat, sehingga tercipta sinergi dalam mewujudkan pendekatan keamanan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Dandim 0830 Surabaya Kolonel Inf Bambang Raditya menyampaikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa dalam menyusun kajian akademik yang konstruktif.
Ia menilai, keterlibatan mahasiswa dalam isu sosial dan keamanan menjadi bukti bahwa kampus masih menjadi ruang lahirnya gagasan kritis yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami mengapresiasi inisiatif mahasiswa dalam menyusun kajian akademik yang konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial dan keamanan di masyarakat,” ujarnya.
Bambang juga menegaskan bahwa TNI melalui fungsi kewilayahan berkomitmen menjaga stabilitas masyarakat dengan pendekatan persuasif dan humanis, bukan semata pendekatan struktural.
“TNI, khususnya melalui fungsi kewilayahan, berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Setiap bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan dan menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Rektor Universitas Hang Tuah juga memberikan pesan kepada mahasiswa agar tetap menjaga integritas akademik serta etika dalam berdialog dengan institusi negara.
Ia menekankan pentingnya menghadirkan solusi yang konstruktif dalam setiap ruang advokasi.
“Jadilah mahasiswa yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dan bertanggung jawab,” pesannya.
Kegiatan audiensi berlangsung interaktif dengan diskusi mendalam terkait keamanan sipil, peran aparat, perlindungan masyarakat, dan penguatan demokrasi. Forum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sistem keamanan yang lebih adil, humanis, dan berpihak pada masyarakat sipil.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu perlindungan aktivis dan kebebasan berekspresi, kolaborasi antara mahasiswa dan aparat dinilai menjadi salah satu jalan penting agar rasa aman tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
