TheJatim.com – DPRD Kota Surabaya menyatakan optimistis penerapan sistem parkir non-tunai di seluruh wilayah Kota Pahlawan dapat berjalan lancar. Meski diakui tidak mudah, kunci keberhasilan kebijakan ini dinilai terletak pada edukasi dan komunikasi persuasif kepada para juru parkir.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengatakan bahwa kebijakan parkir non-tunai yang mulai diberlakukan Pemkot Surabaya memang berpotensi menemui berbagai hambatan di lapangan. Namun, pihaknya yakin persoalan tersebut dapat diatasi secara bertahap.

“Ini hanya soal edukasi dan pembiasaan. Hambatan pasti ada, tapi bisa kita urai pelan-pelan. Dengan komunikasi persuasif, insya Allah bisa tercapai,” ujar Eri usai memimpin rapat Komisi C DPRD Surabaya, Rabu (7/1/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, untuk mendukung kelancaran kebijakan tersebut, Pemkot Surabaya juga menyiapkan pengawasan melalui patroli rutin aparat gabungan.

“Setiap hari ada 35 aparat gabungan yang akan berpatroli di rayon-rayon Surabaya untuk mendukung kesuksesan parkir non-tunai,” imbuhnya.

Selain pengawasan langsung, DPRD Surabaya melalui Komisi C juga telah menyetujui penambahan anggaran pemasangan 750 kamera pengawas atau CCTV di titik-titik parkir tepi jalan umum (TJU).

“Surabaya memiliki hampir 1.500 titik parkir tepi jalan umum. Dari jumlah itu, 750 titik prioritas akan dipasang CCTV. Anggarannya sudah kami setujui,” tegas Eri.

Menurutnya, kebijakan parkir non-tunai bukan sekadar mengikuti tren digital. Ada dua tujuan besar yang ingin dicapai Pemkot dan DPRD Surabaya melalui sistem ini.

Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan parkir kepada masyarakat, sekaligus menekan berbagai persoalan yang selama ini muncul, termasuk praktik jukir liar.

Kedua, memastikan tidak ada lagi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

“Dua hal inilah yang menjadi landasan DPRD Surabaya untuk terus mendorong dan menyukseskan parkir non-tunai,” pungkas Eri.