Thejatim.com – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, ini berlangsung Senin (16/6/2025) di ruang sidang paripurna, dan dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran kepala perangkat daerah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Cahyo Siswo Utomo, mengapresiasi capaian Pemkot Surabaya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertumbuhan ekonomi kota yang mencapai 5,76 persen pun turut mendapat catatan positif, meski belum melampaui kinerja tahun sebelumnya.
Namun demikian, PKS menyoroti beberapa catatan penting, terutama efisiensi dan distribusi anggaran. Serapan belanja tahun 2024 tercatat sebesar 86,94 persen dari total APBD, atau senilai hampir Rp10 triliun. Sementara, pendapatan daerah mencapai Rp10,03 triliun atau 88,78 persen dari target, sedikit menurun secara persentase dibanding tahun sebelumnya.
“PBB masih menjadi penopang utama pendapatan daerah. Perwali Nomor 14 Tahun 2024 terkait penghapusan sanksi denda kami apresiasi. Namun perlu kebijakan lanjutan untuk meringankan beban masyarakat kecil,” tegas Cahyo.
Salah satu perhatian utama fraksi ini adalah rendahnya serapan belanja modal yang hanya mencapai 19 persen dari total anggaran Rp1,89 triliun. Program strategis seperti pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi dinilai belum optimal, dengan realisasi hanya 56,82 persen. “Keluhan soal kerusakan jalan dan banjir masih sering muncul. Ini seharusnya menjadi alarm bagi Pemkot,” ujarnya.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, PKS mengapresiasi program padat karya, e-peken, serta berbagai festival lokal. Namun distribusi program dinilai belum merata. Masih ada pelaku UMKM dan warga MBR yang belum tersentuh. Fraksi ini mendorong agar aset-aset mangkrak milik Pemkot dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif rakyat kecil.
Terkait pendidikan, PKS menilai program beasiswa kuliah dan bantuan pendidikan SMA/SMK sangat strategis dalam memutus rantai kemiskinan. Sayangnya, keterbatasan kuota menyebabkan masih banyak mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang belum terjangkau. Mereka mendorong alokasi anggaran beasiswa diperbesar pada tahun anggaran berikutnya.
PKS juga mengangkat persoalan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang mencapai Rp234 miliar. “Perlu ditelusuri lebih jauh, apakah ini hasil efisiensi atau justru akibat perencanaan yang belum matang. Apalagi dengan adanya wacana pinjaman daerah, kemampuan fiskal Pemkot harus dihitung secara cermat,” ujar Cahyo mengingatkan.
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan bahwa semua masukan fraksi akan menjadi catatan penting untuk pembahasan selanjutnya. “Aspirasi warga yang disampaikan melalui fraksi akan kami kawal dalam forum lanjutan. Fokusnya tetap pada infrastruktur, perbaikan kampung, PJU, dan RTLH,” kata Adi.
Wali Kota Eri Cahyadi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas masukan seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa berbagai masukan telah menjadi bagian dari arah kebijakan Pemkot. “Meski banyak retribusi dihapus, kita masih bisa menurunkan kemiskinan dan stunting serta meningkatkan IPM. Ini bukti arah kebijakan kita sudah benar,” terang Eri.
Rapat paripurna ini mencerminkan dinamika kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif di Surabaya. Apresiasi dan kritik disuarakan secara terbuka sebagai bentuk kontrol publik dan penyeimbang pembangunan kota. Dengan kolaborasi yang terus dijaga, Pemkot dan DPRD diharapkan mampu mendorong pengelolaan APBD yang lebih efisien, adil, dan berpihak pada kepentingan warga kota.
