TheJatim.com – Komisi D DPRD Kota Surabaya menegaskan komitmennya mendorong kesetaraan dukungan bagi atlet disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Surabaya. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama NPCI di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (8/10/2025).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi D, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, S.H., M.Kn., turut dihadiri perwakilan Bappedalitbang, Disbudporapar, Bagian Hukum dan Kerja Sama, serta pengurus NPCI Surabaya. Agenda utama rapat membahas perlunya peningkatan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap atlet disabilitas agar setara dengan atlet di bawah naungan KONI.
Bendahara II NPCI Surabaya, Muhammad Abdullah Ibrahim, mengungkapkan dukungan Pemkot selama ini sudah ada, namun masih tergolong minim. Ia menilai masih ada kesenjangan antara NPCI dan KONI, terutama dalam hal pembibitan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet.
“Kami hanya ingin diperlakukan setara seperti KONI. Di tingkat nasional, antara PON dan Peparnas sudah disetarakan sejak era Presiden Jokowi, tapi di daerah masih banyak ketimpangan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Olahraga Disbudporapar Surabaya, Yanuar Hermawan, memastikan bahwa Pemkot memiliki semangat yang sama untuk menciptakan kesetaraan di dunia olahraga, termasuk bagi penyandang disabilitas.
“Secara undang-undang, olahraga di bawah KONI, KORMI, dan NPCI memiliki kedudukan setara. Kami sudah memberikan reward, meski mungkin belum sebanding dari sisi nominal dan fasilitas. Ke depan, kami ingin Surabaya menjadi kota inklusi, termasuk dari aspek olahraganya,” jelas Yanuar.
Dari unsur legislatif, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, menegaskan bahwa Pemkot perlu memberikan dukungan lebih konkret terhadap NPCI. Ia berharap Pemkot bisa lebih proaktif dalam mengalokasikan anggaran, membina atlet, dan menyediakan fasilitas olahraga yang layak.
“NPCI harus mendapat perhatian yang sama seperti KONI. Kami di DPRD siap mengawal penganggarannya di APBD 2026. Bahkan kami mendorong agar NPCI memiliki sekretariat tetap sebagai pusat koordinasi,” kata Johari.
Menurutnya, keberadaan NPCI bukan sekadar wadah bagi atlet disabilitas, tetapi juga simbol inklusi sosial di Surabaya.
“Kalau pemerintah mampu memberikan ruang yang setara, Surabaya bisa menjadi contoh kota inklusi yang benar-benar memanusiakan semua warganya,” imbuhnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting bagi Surabaya untuk mempertegas visinya sebagai kota yang ramah dan inklusif. Dukungan politik dari DPRD dan langkah responsif dari pemerintah menjadi kunci agar kesetaraan bagi atlet disabilitas benar-benar terwujud di lapangan.
