TheJatim.com – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur periode 2025-2027 resmi dilantik di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Sabtu (14/2/2026) malam. Ratusan kader dari berbagai cabang di Jawa Timur menghadiri agenda tersebut yang juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Turut hadir Ketua KPU Jawa Timur A’ang Kunaefi, anggota KPU Jatim Nur Salam dan Miftahur Rozaq, anggota DPD RI Lia Istifhama, Ketua IKA PMII Jawa Timur Thoriqul Haq, anggota DPRD Jatim Erma Susanti, Ketua Baznas Jatim Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si, mantan Pimpinan KPK RI Nurul Ghufron, serta Ketua Kopri PB PMII Wulan Sari.
Ketua PKC PMII Jawa Timur, Mohammad Ivan Akiedozawa yang akrab disapa Edo, dalam sambutannya menegaskan bahwa kaderisasi harus ditempatkan sebagai jantung organisasi. Menurutnya, proses kaderisasi tidak boleh berhenti pada seremoni formal, melainkan menjadi ruang pembentukan kualitas intelektual, spiritual, dan kepemimpinan.
“Kader PMII harus kuat secara ideologis sekaligus hadir sebagai problem solver di tengah masyarakat,” ujar Edo.
Ia menjelaskan, profesionalitas kaderisasi berarti proses yang terstruktur, berjenjang, dan terukur. Setiap kader perlu memiliki peta pengembangan diri yang jelas, baik dalam aspek intelektual, kepemimpinan, maupun spiritualitas. Pendekatan tersebut juga harus didukung penguatan analisis kebijakan, kemampuan manajerial, serta literasi digital.
Sebagai organisasi yang berdiri sejak 17 April 1960 dan berakar pada nilai Ahlussunnah wal Jama’ah, PMII memiliki basis kader besar di Jawa Timur. Edo menegaskan, Aswaja bukan sekadar identitas teologis, melainkan cara berpikir yang moderat, toleran, dan berkeadaban.
Ia juga menyoroti isu ketimpangan penguasaan tanah, konflik sumber daya alam, dan krisis ekologis yang masih terjadi. Data sejumlah lembaga kajian agraria menunjukkan konflik lahan masih muncul di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur.
“Krisis agraria dan kerusakan lingkungan bukan sekadar isu teknis, tapi soal keadilan sosial. PMII harus hadir sebagai kekuatan moral, intelektual, dan advokasi,” tegasnya.
Edo mendorong kader PMII terlibat aktif dalam pengawalan kebijakan publik, terutama yang menyangkut distribusi sumber daya dan perlindungan masyarakat kecil. Menjaga lingkungan, lanjutnya, bukan hanya mandat kebangsaan, tetapi juga amanah keislaman.
Di tengah perubahan teknologi, ia menilai aktivisme mahasiswa harus beradaptasi. Gerakan tidak cukup hanya di ruang fisik, tetapi juga harus hadir di ruang digital dan wacana publik.
PKC PMII Jatim, katanya, berkomitmen memperkuat literasi digital kader dan memanfaatkan media baru untuk advokasi. Namun ia mengingatkan, pembaruan gerakan tidak boleh meninggalkan tradisi intelektual dan keberpihakan sosial yang menjadi ciri khas PMII.
Menutup sambutannya, Edo mengutip pernyataan Benazir Bhutto tentang kapal yang tidak dibuat untuk bersandar di dermaga, melainkan untuk mengarungi samudra. Ia menyebut PMII harus berani menghadapi gelombang persoalan bangsa.
“PMII tidak hadir untuk sekadar besar sebagai organisasi, tetapi untuk menjawab setiap tantangan yang dihadapi republik ini,” tandasnya.
Pelantikan ini menjadi awal periode kepengurusan baru PKC PMII Jawa Timur dengan tiga agenda utama, yakni penguatan kaderisasi profesional, keberpihakan pada isu agraria dan lingkungan, serta transformasi aktivisme di era digital.
