TheJatim.com – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menerima audiensi dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya yang membawa kajian akademik soal dugaan BBM tercampur etanol yang sempat ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir.
Pertemuan itu menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan legislatif dalam membahas persoalan distribusi bahan bakar di wilayah Surabaya dan sekitarnya.
“Kami berdiskusi banyak mengenai situasi kota Surabaya. Teman-teman GMNI membawa hasil kajian akademik tentang distribusi BBM yang beberapa hari lalu sempat ramai. Mereka menyampaikan hasil temuan lapangan, baik di Surabaya maupun di Gresik,” ujar Arif Fathoni, Kamis (13/11/2025).
Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Toni itu menilai masukan GMNI penting bagi evaluasi tata kelola energi di tingkat daerah. Ia menyebut Pertamina perlu memperbaiki mekanisme distribusi BBM ke SPBU di Surabaya agar kejadian serupa tak terulang.
“GMNI berharap ada perbaikan dari Pertamina soal mekanisme distribusi kepada SPBU di Surabaya. Ini menjadi masukan berharga agar kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari,” ucapnya.
Toni menegaskan DPRD akan menindaklanjuti sejumlah poin hasil audiensi kepada pihak terkait. Menurutnya, kepedulian mahasiswa terhadap isu energi merupakan bentuk partisipasi aktif generasi muda dalam menjaga stabilitas sektor publik.
“Saya menyambut baik temuan lapangan dan akan meneruskan aspirasi ini ke instansi berwenang,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Toni juga memaparkan langkah pemerintah pusat melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang tengah mendorong pembenahan tata kelola migas nasional. Ia menilai upaya tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi dan menjamin transparansi distribusi.
“Saya menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa soal upaya luar biasa Menteri ESDM dalam mendorong ketahanan energi, termasuk perbaikan tata kelola migas di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM di Surabaya menyusul temuan dugaan campuran etanol yang menyebabkan sejumlah kendaraan mogok massal.
Menurut Alfito, fenomena tersebut mengindikasikan adanya celah serius dalam sistem distribusi energi. Ia menilai kasus ini bukan semata persoalan teknis, melainkan juga menyangkut keselamatan konsumen dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyedia energi.
“Kami melihat ini menyangkut keselamatan konsumen dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRD harus hadir dengan langkah konkret, termasuk audit mutu BBM secara berkala,” tegasnya.
GMNI Surabaya berharap DPRD berperan aktif dalam mendorong evaluasi menyeluruh serta pembentukan regulasi daerah untuk pengawasan mutu energi. Menurut Alfito, pengawasan yang kuat akan melindungi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik.
“Jika mekanisme pengawasan diperkuat, masyarakat tidak akan dirugikan, dan kebijakan energi bisa berjalan lebih baik di tingkat lokal,” pungkasnya.
