TheJatim.com – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 kembali menjadi cermin kondisi riil pendidikan di Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan yang masih terasa antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran, sekaligus tantangan serius dalam menghadapi era digital.
Deni menegaskan, persoalan pendidikan di Jawa Timur bukan semata soal jumlah, melainkan distribusi dan kualitas. Dengan total sekitar 345.454 guru yang tersebar dari jenjang SD hingga SMK, Jawa Timur memang memiliki sumber daya manusia yang besar. Namun, penyebarannya dinilai belum merata. Sekolah di kota cenderung memiliki akses lebih baik terhadap tenaga pendidik berkualitas dibandingkan daerah terpencil.
“Hardiknas ini harus jadi refleksi bersama. Kita punya jumlah guru besar, tapi belum sepenuhnya merata,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat ribuan satuan pendidikan dasar di Jawa Timur dengan jutaan siswa aktif setiap tahun. Skala yang besar ini, menurut Deni, seharusnya diimbangi dengan kualitas layanan pendidikan yang setara di semua wilayah. Faktanya, kesenjangan fasilitas, akses teknologi, hingga kualitas pembelajaran masih menjadi pekerjaan rumah.
Ia mencontohkan, sekolah di wilayah perkotaan relatif lebih siap menghadapi pembelajaran berbasis digital. Sementara di sejumlah daerah, akses internet masih terbatas, bahkan perangkat penunjang belajar belum memadai. Kondisi ini membuat transformasi digital di sektor pendidikan berjalan tidak seragam.
“Masih ada sekolah yang kesulitan jaringan internet. Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal keadilan akses pendidikan,” katanya.
Dari sisi anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya telah mengalokasikan dana pendidikan cukup besar. Pada APBD 2025, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp9,9 triliun atau 32,8 persen dari total belanja daerah. Angka ini melampaui amanat minimal 20 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Namun, besarnya anggaran belum sepenuhnya menjamin peningkatan kualitas secara merata. Deni menilai efektivitas penggunaan anggaran perlu dievaluasi secara berkala agar benar-benar menyentuh kebutuhan riil sekolah dan siswa.
“Anggaran besar harus tepat sasaran. Jangan sampai hanya kuat di angka, tapi lemah di dampak,” tegasnya.
Masalah lain yang disoroti adalah koordinasi kebijakan antarlevel pemerintahan. Ia menilai masih terjadi tumpang tindih program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Padahal, sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar pembangunan pendidikan berjalan efektif dan tidak terfragmentasi.
“Kalau tidak terintegrasi, program bisa berjalan sendiri-sendiri dan hasilnya tidak maksimal,” ujarnya.
Selain itu, isu penghapusan jurusan di jenjang pendidikan menengah juga dinilai perlu kajian mendalam. Kebijakan tersebut dikhawatirkan justru membingungkan siswa dalam menentukan arah pendidikan dan karier ke depan jika tidak disertai panduan yang jelas.
Deni menekankan, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan daya saing daerah. Karena itu, pembenahan harus dilakukan secara konsisten, berbasis data, dan berorientasi pada pemerataan kualitas.
Hardiknas 2026, lanjutnya, tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan tidak ada lagi kesenjangan pendidikan yang dibiarkan berlarut-larut, terutama di tengah tuntutan era digital yang semakin cepat.
“Pendidikan bukan hanya soal hari ini, tapi masa depan. Perbaikannya harus serius dan berkelanjutan,” pungkasnya.
