TheJatim.com – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta rencana impor 105.000 mobil niaga oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dibatalkan. Kebijakan yang disebut akan menggunakan dana APBN itu dinilai tidak sejalan dengan arah penguatan industri dalam negeri yang sedang digenjot pemerintah.
Rencana impor mobil niaga dari India tersebut muncul tanpa pembahasan terbuka sebelumnya. Said menilai langkah itu perlu dikaji ulang secara menyeluruh, terutama karena Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong berbagai program prioritas, seperti MBG dan KDPM, yang berorientasi pada penguatan ekonomi domestik dan desa.
Menurut Said, arsitektur ekonomi yang dibangun pemerintah saat ini menekankan peningkatan produktivitas pertanian dari hulu hingga hilir. Permintaan pangan diharapkan tumbuh dari desa dan dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Dalam kerangka itu, belanja negara seharusnya memperkuat rantai pasok nasional, bukan justru membuka ruang impor dalam skala besar.
Industri Manufaktur Tertekan
Ia menyinggung data pertumbuhan industri manufaktur yang sejak 2011 berada di bawah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, sektor ini menjadi kunci hilirisasi sumber daya alam sekaligus penyerap tenaga kerja terdidik. Saat ini, lebih dari satu juta sarjana tercatat menganggur.
“BUMN seharusnya menjadi lokomotif penguatan industri nasional. Kalau pengadaan sebesar ini dilakukan di dalam negeri, dampaknya bisa langsung terasa ke tenaga kerja dan industri otomotif,” ujar Said, Rabu (25/2/2026).
Pengadaan 105.000 mobil niaga, lanjutnya, hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional dalam satu tahun. Jika dikerjakan oleh pabrikan dalam negeri melalui koordinasi dengan asosiasi seperti Gaikindo, potensi efek berantainya dinilai signifikan, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan penerimaan pajak.
Potensi Kerugian Ekonomi
Kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) yang beredar di sejumlah media memperkirakan dampak ekonomi dari rencana impor tersebut cukup besar. Di antaranya, potensi penurunan PDB hingga Rp39,29 triliun, penurunan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, serta pemangkasan surplus industri otomotif sekitar Rp21,67 triliun.
Selain itu, pendapatan tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri otomotif berpotensi turun Rp17,39 triliun dan penerimaan pajak bersih tertekan hingga Rp240 miliar. Said menyebut angka-angka itu seharusnya menjadi alarm bagi pengambil kebijakan.
Beban APBN dan Risiko Jangka Panjang
Rencana pembelian mobil tersebut disebut bersifat multiyears dan menggunakan APBN. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, setiap belanja negara wajib dihitung manfaat ekonominya secara komprehensif.
Said juga mempertanyakan aspek layanan purna jual. Harga pembelian dari luar negeri mungkin terlihat lebih murah di awal, tetapi ketersediaan suku cadang, jaringan bengkel, hingga distribusi servis menjadi faktor biaya jangka panjang yang tidak bisa diabaikan.
“Efisiensi harga bukan satu-satunya ukuran. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini memberi dampak penguatan industri dalam negeri atau tidak,” tegasnya.
Ia menilai memilih impor dalam jumlah besar justru melemahkan produsen nasional yang sedang berupaya meningkatkan kapasitas produksi. Bagi Said, belanja APBN seharusnya memberikan nilai tambah ekonomi di dalam negeri, bukan sebaliknya.
“Kalau kita serius ingin memperkuat industri nasional dan membuka lapangan kerja, maka belanja negara harus berpihak pada produksi dalam negeri. Rencana impor ini sebaiknya dibatalkan, bukan sekadar ditinjau ulang,” pungkas Said.
