TheJatim.com – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, membeberkan perkembangan terbaru Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) yang hingga kini masih menyisakan 181.867 kepala keluarga (KK) belum terkonfirmasi. Angka itu turun signifikan dibanding data awal yang mencapai 250.185 KK.
Dalam konferensi pers di kantor eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2/2026), politisi yang akrab disapa Cak Yebe itu menjelaskan, penurunan terjadi setelah koordinasi intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta tindak lanjut lapangan sejak 20 Januari lalu.
“Saya di 12 titik reses bicara DTSEN. Awalnya 250.185 KK tidak ditemukan. Setelah koordinasi dan tindak lanjut, turun menjadi 197.594 dan sekarang 181.867. Turun sekitar 15 ribu lebih,” ujarnya.
Rata-Rata 524 KK Tervalidasi Setiap Hari
Cak Yebe memaparkan, jika dihitung rata-rata, terdapat 524 KK baru yang berhasil diverifikasi setiap hari. Proses ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang turun langsung sebagai petugas survei lapangan.
“Kalau dihitung setiap hari ditemukan 524 KK baru. Yang menarik, metode survei kita melibatkan ASN. Mereka bukan surveyor profesional, hanya dibekali sehari, tapi hasilnya cukup besar,” katanya.
Menurut dia, capaian ini menunjukkan percepatan validasi berjalan, meski masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan.
Migrasi dan Penolakan Survei Jadi Kendala
Kendala terbesar, lanjutnya, berasal dari mobilitas penduduk. Banyak warga yang berpindah lintas kelurahan, antar kecamatan, bahkan ke luar kota tanpa konfirmasi administrasi. Selain itu, terdapat penolakan survei di kawasan perumahan menengah ke atas dan apartemen.
“Problemnya banyak dari migrasi yang tidak terkonfirmasi. Ada juga yang menolak survei di klaster premium dan apartemen,” ucapnya.
Ia mengingatkan, warga yang belum terkonfirmasi dalam DTSEN berpotensi mengalami penertiban sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna memancing respons untuk validasi data.
“Ketika tidak terkonfirmasi dalam DTSEN, NIK akan ditertibkan sementara agar ada respons,” tegasnya.
RT dan RW Dinilai Kunci Percepatan
Dalam masa reses, Cak Yebe menemukan fakta bahwa sebagian besar ketua RT dan RW belum memahami detail program DTSEN. Padahal, menurutnya, peran mereka krusial untuk memastikan informasi sampai ke warga.
Ia mendorong Pemkot Surabaya mengirimkan surat resmi kepada 1.360 RW dan 9.149 RT agar aktif menyosialisasikan pengecekan data.
“Kalau kita melibatkan 1.360 RW dan 9.149 ketua RT di Surabaya, itu akan dahsyat. Mereka bisa menyampaikan ke warganya untuk cek apakah sudah masuk DTSEN atau belum,” ujarnya.
Warga juga diminta memanfaatkan laman cekin.surabaya.go.id guna memastikan status pendataan masing-masing. Targetnya, validasi 1.026.192 KK di Surabaya rampung sebelum 31 Maret, dengan jumlah data tidak ditemukan ditekan seminimal mungkin.
“Insyaallah sebelum 31 Maret bisa selesai. Kalau RT dan RW bergerak seperti saat DPT Online pemilu, warga akan lebih cepat memastikan dirinya sudah masuk DTSEN atau belum,” pungkasnya.
Upaya percepatan ini menjadi krusial agar kebijakan berbasis data ekonomi nasional benar-benar akurat dan tepat sasaran. Tanpa validasi menyeluruh, potensi salah sasaran bantuan sosial dan program ekonomi tetap terbuka.
