TheJatim.com – Klaim sepihak Bung Endang Kurnia sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Banten menuai penolakan dari mayoritas Ketua DPC dan kader GMNI se-Banten. Klaim tersebut dinilai tidak sah karena dilakukan di luar mekanisme persidangan Konferda VI GMNI Banten yang digelar di Kabupaten Pandeglang.
Informasi yang dihimpun dari internal organisasi menyebutkan, Bung Endang Kurnia tidak memperoleh dukungan mayoritas suara DPC dalam forum resmi Konferda VI. Namun, yang bersangkutan justru mendeklarasikan diri sebagai ketua tanpa melalui forum persidangan dan tanpa melibatkan kepengurusan DPD GMNI Banten yang sah, termasuk Ketua DPD periode sebelumnya.
Dukungan terhadap deklarasi tersebut disebut hanya datang dari dua DPC, yakni DPC Kabupaten Tangerang dan DPC Kota Tangerang. Kondisi ini memperkuat penilaian kader bahwa klaim kepemimpinan tersebut tidak merepresentasikan suara mayoritas GMNI Banten.
Di sisi lain, beredar pula dugaan adanya peran Enday Hidayat dalam mendorong terjadinya deklarasi sepihak tersebut. Enday Hidayat diketahui memiliki kedekatan dengan Sujahri Somar, yang dinilai oleh sejumlah kader berpotensi memicu konflik internal dan mengganggu soliditas organisasi.
Sementara itu, hasil sah persidangan Konferda VI GMNI Banten secara konstitusional menetapkan Bung Zein Nasution sebagai Ketua DPD GMNI Banten. Penetapan ini didukung oleh lima DPC, yakni DPC Tangerang Selatan, DPC Serang, DPC Lebak, DPC Pandeglang, dan DPC Cilegon.
Proses persidangan Konferda VI juga diketahui dan diikuti oleh Ketua DPD GMNI Banten periode sebelumnya, Bung Indra Bule. Kehadiran tersebut dinilai sebagai bagian dari kesinambungan organisasi sekaligus penguat legitimasi hasil konferensi.
Sejumlah kader menegaskan bahwa Konferda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kepemimpinan. Karena itu, seluruh pihak diminta menghormati keputusan forum resmi dan tidak membangun klaim di luar konstitusi organisasi.
“Kami berharap semua kader kembali pada aturan organisasi dan menjaga persatuan GMNI Banten,” ujar salah satu kader GMNI.
Klarifikasi ini disampaikan agar publik dan seluruh kader memperoleh informasi yang utuh, sekaligus mencegah berkembangnya klaim sepihak yang berpotensi memecah konsolidasi organisasi di daerah.
