TheJatim.com – Rumah Kebangsaan Jawa Timur menggelar Konsolidasi Merah Putih bersama elemen Cipayung Plus Jawa Timur di Surabaya Suites Hotel, Selasa (10/2/2026). Forum ini menjadi ruang temu pemuda dan mahasiswa lintas organisasi untuk membahas ketimpangan akses pendidikan hingga efektivitas kebijakan publik nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri GMNI Jawa Timur, PKC PMII Jawa Timur, BADKO HMI Jawa Timur, DPD IMM Jawa Timur, PW SEMMI Jawa Timur, PW KAMMI Jawa Timur, PMKRI Jawa Timur, GMKI Jawa Timur, serta KMHDI Jawa Timur. Hadir pula sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Wakil Direktur Intelijen Keamanan Polda Jawa Timur, serta perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus.
Konsolidasi ini digelar sebagai respons atas kegelisahan kolektif generasi muda terhadap masih terbatasnya akses pendidikan yang adil dan merata. Perhatian peserta tertuju pada tragedi kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur, ketika seorang anak meninggal dunia karena tekanan ekonomi dan tidak mampu membeli perlengkapan sekolah. Peristiwa itu dinilai menjadi pengingat bahwa hak dasar pendidikan belum sepenuhnya terlindungi.
Kepala Rumah Kebangsaan Jawa Timur, Hendra Prayogi, S.H, menyatakan pemerintah saat ini mendorong tiga program prioritas nasional, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan wacana Sekolah Rakyat. Menurutnya, ketiganya membawa semangat keberpihakan kepada masyarakat kecil, namun pelaksanaannya perlu dikawal secara kritis.
“Diperlukan kajian berbasis data dan perbandingan internasional agar kebijakan negara benar-benar menjawab persoalan struktural masyarakat, bukan sekadar berhenti pada simbol,” ujar Hendra.
Dalam forum tersebut, Rumah Kebangsaan Jawa Timur menyampaikan sejumlah rekomendasi. Program Makan Bergizi Gratis dinilai perlu evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, ketepatan sasaran, hingga jaminan keamanan pangan. Penguatan basis data terpadu yang transparan dan bisa diaudit publik dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.
Di sektor ekonomi, Koperasi Merah Putih didorong untuk berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan. Pendampingan manajemen, penguatan modal produktif, dan perluasan akses pasar dianggap lebih relevan dibanding sekadar pembangunan fisik. Model pengembangan koperasi juga perlu disesuaikan dengan potensi dan kesiapan sumber daya manusia di masing-masing daerah.
Sementara pada sektor pendidikan, forum menegaskan pentingnya jaminan pendidikan gratis yang benar-benar dirasakan masyarakat miskin. Tidak hanya bebas biaya sekolah, tetapi juga mencakup kebutuhan dasar seperti buku, alat tulis, seragam, hingga transportasi.
Wacana Sekolah Rakyat juga diminta dikaji ulang dengan menempatkan penguatan sekolah yang sudah ada sebagai prioritas. Perbaikan sistem pendataan masyarakat miskin secara menyeluruh dinilai krusial agar bantuan sosial dan pendidikan tepat sasaran dan tragedi serupa tidak terulang.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Rumah Kebangsaan Jawa Timur turut meluncurkan Yayasan Kolaborasi Indonesia Progresif (KIP). Yayasan ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi pemuda dan mahasiswa dalam gerakan sosial, pendidikan, serta advokasi kebijakan publik yang berkeadilan.
Forum tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal kebijakan negara secara kritis dan konstruktif, demi memastikan suara rakyat tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi berlanjut pada perubahan nyata.
