TheJatim.com – Menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2026, Komisi C DPRD Jatim menyoroti potensi besar dari sektor pertambangan. Fokus utamanya adalah mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang lebih dikenal dengan galian C.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Multazamudz Dzikri, menilai pemerintah provinsi perlu lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut. Menurutnya, realisasi PAD selama ini masih jauh dari angka riil di lapangan karena banyak tambang yang belum berizin.
“Dari tambang misalnya, ada ratusan titik tambang yang belum mengantongi izin. Jika dikonsolidasi secara masif, Jawa Timur bisa menambah PAD melalui opsen pajak MBLB,” ujar Multazamudz di Surabaya, Kamis (18/9/2025).
Ia menjelaskan, Komisi C akan mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan konsolidasi dengan kepala daerah kabupaten/kota serta pengusaha tambang. Upaya ini tidak hanya menyasar pengusaha berizin, tetapi juga mereka yang masih beroperasi tanpa izin resmi.
“Duduk bareng mencari titik temu untuk kepentingan bersama. Jadi tidak ada yang dirugikan, pengusaha tidak rugi, warga tidak rugi, pemerintah juga tidak dirugikan,” tegasnya.
Multazamudz menambahkan, pengusaha tambang yang sudah berizin harus benar-benar patuh aturan. Pemerintah perlu memverifikasi pembayaran pajak dan memastikan titik koordinat izin tambang sesuai ketentuan.
Sementara itu, bagi pengusaha tambang yang belum berizin, pemerintah diminta bersikap tegas. Langkahnya bisa berupa peringatan, penindakan, hingga kewajiban membayar kerugian. Namun, ia menegaskan perlunya memberi kemudahan agar proses legalisasi perizinan bisa diselesaikan cepat.
“Bagi yang belum berizin bisa diperingatkan atau ditindak. Setelah itu dibantu menyelesaikan proses perizinannya. Kuncinya adalah memberikan kemudahan dan percepatan dalam pelayanan perizinan tambang MBLB atau galian C,” pungkasnya.
Dengan konsolidasi ini, DPRD Jatim berharap potensi tambang tidak hanya menguntungkan pengusaha. Lebih dari itu, hasil tambang harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar sekaligus memperkuat keuangan daerah menjelang tahun anggaran baru.
