Senin, 17 November 2025
Image Slider

DPRD Jatim Hapus Kunjungan Luar Negeri Tahun 2026 Demi Efisiensi Anggaran

TheJatim.com — DPRD Jawa Timur memastikan tidak akan menggelar kunjungan kerja ke luar negeri pada tahun 2026 mendatang. Keputusan ini diambil sebagai langkah efisiensi setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen legislatif untuk menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal nasional yang tengah ketat.

“Tidak ada kunjungan luar negeri,” tegas Musyafak saat ditemui di Surabaya, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, kebijakan efisiensi ini tidak hanya berlaku di DPRD Jawa Timur, tetapi juga dirasakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Sejumlah daerah bahkan terpaksa memangkas anggaran kegiatan hingga biaya konsumsi rapat.

Baca Juga:  Wakil Ketua DPRD Jatim Tekankan Efisiensi Anggaran dan PAD Sehat

“Ada pemerintah daerah yang mengurangi anggaran makan dan minum rapat demi efisiensi,” ujarnya.

Musyafak menjelaskan, daerah-daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat kini menghadapi tantangan besar karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Banyak daerah yang tidak punya potensi PAD seperti restoran, hotel, atau retribusi parkir. Jadi mereka benar-benar bergantung pada pusat,” tandas politikus PKB itu.

Baca Juga:  Gerindra Fokus Reformasi Internal dan Larang Flexing bagi Anggota Dewan

Ia menilai, efisiensi anggaran seharusnya dibarengi dengan kebijakan yang memberi ruang bagi daerah untuk memperkuat potensi pendapatannya. Namun, kenyataannya, sejumlah sumber PAD justru terserap ke pemerintah pusat.

“Perusahaan besar yang operasionalnya di daerah, kantornya ada di pusat pemerintahan. Akhirnya pendapatan masuk ke pusat, sementara daerah hanya menanggung dampaknya,” jelasnya.

Musyafak juga mengakui adanya kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, terutama bagi daerah dengan PAD rendah.

Baca Juga:  DPRD Jatim Bentuk Pansus untuk Perbaiki Kinerja BUMD Daerah

“Daerah-daerah seperti itu pasti kesulitan. Selama ini mereka hidup dari bantuan pusat,” ucapnya.

Ia menambahkan, sebanyak 13 provinsi, termasuk Jawa Timur, sudah menyampaikan usulan agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer tersebut.

“Kalau dilihat, Jatim ini besar. Tapi wilayahnya juga sangat luas, jadi dampak pengurangan anggaran terasa sekali,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Baca Juga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terbaru
ADVERTISEMENT