Thejatim.Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) dan Bantuan Pokok Non-Tunai (BPNT) yang di salurkan melalui PT. Pos di Desa Kertagenah Laok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura diduga terjadi pungutan liar (Pungli), Jumat (16/09/2022)
Dugaan pungli bansos BLT BBM-BPNT tersebut diduga dilakukan oleh oknum perangkat desa setempat dengan dalih se-ikhlasnya.
Bantuan senilai Rp 300 ribu diketahui merupakan alokasi bulan September-Oktober, dan dana BPNT senilai Rp200 ribu alokasi bulan September. Maka total bantuan sosial (bansos) yang akan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp500 ribu yang disalurkan oleh PT. Pos.
KPM berinisial (J) menuturkan, bahwa setelah KPM menerima bansos tersebut, oknom perangkat desa diduga telah meminta uang dengan dalih ‘Se-ikhlasnya’ sebagai bentuk rasa terimakasih KPM karena sudah diusulkan sebagai penerima manfaat.
“Saya diminta hadir ke Balai desa karena ada undangan dari Pos, bahwa saya termasuk penerima BLT-BBM. Kemudian Kepala dusunnya berpesan agar nanti setelah menerima bansosnya memberikan dana seikhlasnya sebagai bentuk rasa terimakasih karena sudah diusulkan sebagai penerima bantuan”. Jelasnya.
Sementara menanggapi hal tersebut, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kadur, Rifqan menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku bahwa dalam penyaluran bantuan sosial melalui PT. Pos tidak boleh ada pemotongan, pungutan, atau pemberian seikhlasnya kepada perangkat desa dalam bentuk apapun.
“Bantuan sosial yang disalurkan oleh PT. Pos berjumlah Rp500 ribu, Rp300 ribu dana BLT-BBM alokasi 2 bulan, Rp200 ribu dana BPNT alokasi bulan September, KPM harus menerima utuh Rp500. Tidak ada pemotongan, pungutan, atau apapun istilahnya. Kalau misalkan ras berterima kasih itu tidak perlu diminta. Kalau ada oknum yang meminta, siapapun itu laporkan saja”. Jelas rifqan
Rifqan mengaku, memang mendapat laporan dari sejumlah KPM yang mengaku bahwa memang ada (oknum) perangkat desa yang meminta uang bansos dengan dalih rasa terimakasih warga karena sudah diusulkan sebagai penerima bantuan sosial.
“Ada memang laporan yang masuk ke saya, nanti kami tindaklanjuti,” tutupnya (an)
