TheJatim.com – Polemik penentuan kategori kemiskinan berbasis desil kembali mencuat di Kota Surabaya. DPRD Kota Surabaya menilai sistem yang digunakan saat ini belum mampu menangkap kondisi riil masyarakat di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.
Isu tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (6/4/2026).
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, menyampaikan kritik tajam terhadap mekanisme penentuan desil yang dinilai tidak sensitif terhadap realitas ekonomi warga. Ia menemukan banyak kasus warga miskin justru terlempar dari daftar penerima bantuan akibat perubahan status desil.
“Banyak warga yang sebelumnya berada di desil 1 atau 2 tiba-tiba melonjak ke desil 6. Dampaknya, mereka kehilangan akses bantuan, termasuk beasiswa dan bantuan sosial lainnya,” ujarnya.
Menurut Politisi Partai Nasdem itu, kondisi tersebut mencerminkan adanya celah serius dalam sistem pendataan. Ia bahkan mengibaratkan penentuan desil seperti “ketok palu” yang memutus nasib warga tanpa mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.
Sorotan juga diarahkan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan desil. Variabel seperti kepemilikan sepeda motor atau telepon dinilai tidak lagi relevan jika tidak dibarengi dengan analisis beban ekonomi seperti cicilan atau utang rumah tangga.
Selain itu, pendekatan berbasis pengeluaran dinilai tidak adil. Dalam praktiknya, pengeluaran tinggi tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi, melainkan bisa berasal dari bantuan pemerintah atau pinjaman.
“Harus ada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Kalau hanya melihat pengeluaran, ini bisa menyesatkan,” tegas mantan jurnalis itu.
Temuan di lapangan memperkuat kritik tersebut. Di kawasan Moro Krembangan, misalnya, seorang warga lanjut usia yang sudah masuk kategori desil 1 justru belum menerima bantuan permakanan harian. Persoalan ini disebut terjadi akibat kendala administratif dan keterbatasan anggaran.
Fenomena ini dinilai menunjukkan adanya kesenjangan antara data dan implementasi kebijakan. Dalam konteks yang lebih luas, sejumlah laporan nasional juga menyebutkan bahwa akurasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) masih menjadi tantangan utama dalam penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah.
Imam menegaskan, pemerintah kota harus lebih fleksibel dalam merespons kondisi warga miskin, terutama mereka yang tergolong miskin baru atau belum terdata secara optimal. Ia juga mendorong pemetaan ulang agar warga tetap bisa mendapatkan perlindungan melalui skema bantuan lain, seperti BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat.
“Kebijakan harus adaptif. Jangan sampai warga yang jelas-jelas membutuhkan justru tersingkir karena masalah data,” ujarnya.
DPRD Surabaya berharap evaluasi sistem desil segera dilakukan secara menyeluruh. Tujuannya agar kebijakan berbasis data benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.
Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat perkotaan, akurasi data menjadi kunci utama. Tanpa itu, program perlindungan sosial berisiko tidak hanya meleset sasaran, tetapi juga memperlebar ketimpangan yang seharusnya bisa ditekan.
