Thejatim.Bupati Kabupaten Sumenep diminta segera mengevaluasi Dinas Koperasi, Industri, UKM dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) oleh Sekretaris Jenderal Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Fundation, Nur Hayat. Hal tersebut dikarenakan adanya kasus penyeludupan pupuk bersubsidi 18 ton.
Tindakan tersebut sudah sangat menyalahi aturan. Terlebih penyeludupan belasan ton pupuk bersubsidi itu akan dijual ke luar daerah.
Hal tersebut membuat Nur Hayat sangat kecewa dengan adanya penyeludupan itu. Kejadian ini membuat ia sangat terpukul, sebab dirinya masih anak petani.
“Saya sebagai anak yang dibesarkan dari lingkungan keluarga petani sangat terpukul ketika membaca berita tentang Polres yang gagalkan 18 ton pupuk bersubsidi ke luar Madura,” papar aktivis pergerakan itu (15/03/2023)
Hayat menambahkan, penyeludupan ini memang dapat digagalkan hari ini. Namun, tidak menutup kemungkinan sudah terjadi sebelumnya, atau bahkan mungkin akan terjadi di kemudian hari.
“Saya kurang tahu, apakah sebelumnya, pupuk bersubsidi Sumenep dikirim ke luar Madura atau pasca kejadian ini barangkali lebih banyak,” tambahnya.
Sebelumnya, persoalan pupuk di kabupaten Sumenep menjadi polemik yang tak kunjung selesai. Sejak tahun 2021, terdapat kelangkaan pupuk bersubsidi. Sehingga menjadikan petani kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya.
Oleh sebab itu, sempat juga berbagai aktivitas di kabupaten Sumenep melakukan aksi keluhkan kelangkaan pupuk pada tahun 2021. Bahkan aksi teranyar dilakukan di akhir tahun 2022 kemarin.
Hayat menduga, kelangkaan pupuk yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh penyelundupan pupuk subsidi ke luar daerah.
“Hal ini menjadi bukti konkret bahwa komisi pengawasan pupuk dan Diskoperindag tidak bekerja dan harus dievaluasi. Karena soal pertanian adalah soal hidup dan matinya bangsa kata Bung Karno,” ucapnya.
Di lain sisi, dirinya berharap agar insiden pengiriman pupuk bersubsidi oleh mafia di kabupaten Sumenep mampu diberantas dan tidak terjadi kembali ke depannya. Hal itu tentu dibutuhkan kerja ekstra bagian-bagian yang mempunyai tanggungjawab.
“Kepada Bupati Sumenep harap mengevaluasi kinerja Diskoperindag Kabupaten Sumenep dan Komisi pengawasan pupuk dan pestida Kabupaten Sumenep yang hari ini terbukti tidak melaksanakan amanah peraturan menteri perdagangan RI No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian BAB IV tentang pengawasan pasal 25 poin c dan i. Kejadian tanggal 15 Maret 2023 soal gagalnya pengiriman 18 ton pupuk bersubsidi ke Luar Madura,” pungkasnya. (Hsn)
