Senin, Juli 22, 2024

Aktivis FAKTA Fundation Nilai Pemkab Sumenep Tak Transparan Soal Anggaran di Tengah Kemiskinan Ekstrem

Thejatim.Aktivis Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation, Faruq Hidayat menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak transparan soal anggaran.

Menurutnya, transparansi yang merupakan salah satu indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, sampai saat ini tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Meskipun tranparansi menjadi bagian terpenting dalam partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan dan penganggaran daerah, tapi pemkab Sumenep tidak melaksanakan itu” jelasnya (16/03/2023).

Bidang data dan informasi Fakta Foundation itu menilai, di tengah kondisi Sumenep hari ini yang berada pada kondisi kemiskinan ekstrem, seharusnya pemkab mengambil momentum untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Baca Juga:  Marak Reklamasi di Desa Aeng Panas, Prahara Minta APH Tindak Tegas

“Hal itu sangat perlu dilakukan karena kabupaten Sumenep masih berada pada lima besar daerah dengan jumlah angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah kabupaten Sumenep dan aparatnya belum menerapkan prinsip keterbukaan informasi seperti yang diamanatkan oleh UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Baca Juga:  Terindikasi Pembajakan APBD, Fakta Foundation Audiensi Kepada Sekda

 

“Karena ada banyak kendala yang kami hadapi di lapangan dalam melakukan fungsi pengawasan, diantaranya adalah minimnya akses informasi terkait dengan besaran alokasi anggaran yang telah diterima oleh pemerintah kabupaten Sumenep,” imbuhnya.

Faruq Hidayat, Manager Data dan Informasi Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation saat orasi aksi kekecewaan pasca tidak ditemui oleh Wakil Bupati Kabupaten Sumenep karena Umrah saat Audensi. (Foto: Istimewa)
Faruq Hidayat, Manager Data dan Informasi Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation saat orasi aksi kekecewaan pasca tidak ditemui oleh Wakil Bupati Kabupaten Sumenep karena Umrah saat Audensi. (Foto: Istimewa)

“Bahkan beberapa hari yang lalu, kami dari Fakta telah mengirimkan surat untuk meminta data terkait keterbukaan anggaran kepada beberapa OPD di lingkungan Pemkab Sumenep, mirisnya ada beberapa opd yg menolak mentah-mentah surat kami,” tambahnya.

Baca Juga:  Melampaui Batas UU HKPD: Berikut Rasio Belanja Pegawai di Daerah Jawa Timur 2023, Cek Daerahmu!!

“Setelah dikaji lebih jauh, ternyata kami menemukan realisasi pendapatan dan belanja terhadap APBD kabupaten Sumenep tahun 2022 sangat tidak realistis dan berada di luar batas normal, ini merupakan salah satu bukti indikasi ugal-ugalan (berstatus anomali),” tandasnya. (Dyt)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Populer
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terkait
ADVERTISEMENT