TheJatim.com — Diskusi publik bertajuk “Dari Jalanan ke Meja Kebijakan: Mencari Titik Temu di Antara Tuntutan Rakyat dan Fragmentasi Politik Indonesia Pasca Gerakan Massa 25 Agustus 2025” yang digelar Selasa (28/10/2025) malam di Gedung Cak Durasim, Surabaya, menjadi ajang penting bagi mahasiswa dan politisi Jawa Timur untuk menegaskan komitmen bersama terhadap demokrasi dan ruang dialog publik.
Acara yang diikuti sekitar 190 peserta dari kalangan mahasiswa ini diselenggarakan oleh Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Wilayah Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan lima partai politik diantaranya Demokrat, Gerindra, PKS, PSI, dan Golkar yang hadir mewakili institusinya, menandai langkah awal untuk memperbaiki komunikasi politik dengan masyarakat.
Tanda Tangan Petisi Jadi Simbol Komitmen Demokrasi
Koordinator Wilayah SPM-MP Jawa Timur, A. Sholeh, menyebut salah satu momen penting malam itu adalah penandatanganan petisi pembebasan aktivis yang ditahan pasca aksi 25 Agustus.
Petisi tersebut berisi enam komitmen bersama, di antaranya mendorong ruang aspirasi damai, menegakkan prinsip demokrasi, dan mendukung kebijakan pro-rakyat.
“Kami menandatangani petisi untuk membebaskan para aktivis yang sampai hari ini belum jelas statusnya. Kami ingin ruang demokrasi yang terbuka, tanpa kriminalisasi terhadap suara rakyat,” ujar Sholeh.
Ia juga menegaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa dan politisi agar tidak lagi ada “sumbatan komunikasi” antara rakyat dan para pemangku kebijakan.
Golkar: Gerakan Agustus Adalah Alarm Demokrasi
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar, Arif Fathoni, menilai gelombang protes Agustus lalu merupakan “bulan kemarahan rakyat” terhadap partai politik. Namun ia menilai teguran publik itu harus dijawab dengan pembenahan serius.
“Gerakan kemarahan rakyat itu alarm bagi kita semua untuk berbenah. Golkar menjadikan kantor partai sebagai rumah aspirasi rakyat,” kata Fathoni.
Ia menambahkan, seluruh kader Golkar telah diinstruksikan agar tidak menjaga jarak dari rakyat dan memperkuat kedekatan sosial-politik di daerah.
Demokrat: Saatnya Introspeksi Kolektif
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni dari Partai Demokrat menilai kemarahan publik wajar terjadi sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku politik yang menyimpang.
“Kami jadikan momen itu sebagai introspeksi. Partai Demokrat membuka ruang aspirasi seluas-luasnya dan berusaha mendekatkan diri dengan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa perilaku negatif segelintir politisi tidak boleh menghapus kerja positif banyak anggota DPR yang masih memegang amanah rakyat.
Gerindra: Suara Rakyat Adalah Nurani Bangsa
Dari Partai Gerindra, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Hidayat menekankan bahwa demonstrasi besar di akhir Agustus adalah suara hati rakyat yang perlu didengarkan.
“Itu bukan sekadar ekspresi politik, tapi kegelisahan panjang akibat ketimpangan sosial. Kami di Gerindra menanggapinya dengan evaluasi dan pembenahan internal,” ungkapnya.
Hidayat juga menyebut Ketua Umum Partai Gerindra telah memerintahkan seluruh kader untuk memperbaiki etika dan gaya kepemimpinan agar lebih membumi dan pro-rakyat.
PKS: Politik Harus Lebih Murah dan Bermakna
Sementara Cahyo Siswo Utomo, anggota DPRD Kota Surabaya dari PKS, mengingatkan bahwa politik Indonesia masih dihadapkan pada empat tantangan besar yakni biaya politik tinggi, jebakan oligarki, politik sandera, dan politik involutif.
“Kami di PKS sedang memperbaiki tata kelola partai agar lebih transparan dan dekat dengan rakyat. Salah satunya melalui lima pilar good political party governance,” tandasnya.
