TheJatim.com, PAMEKASAN — Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Kabupaten Pamekasan menyampaikan keresahan terkait dugaan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat setelah adanya perubahan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) serta terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Pamekasan mengenai layanan Puskesmas yang kini hanya mencakup rawat jalan dan pelayanan kegawatdaruratan.
Perwakilan Kepala Desa, Tamyis, menegaskan bahwa kebijakan baru ini dinilai telah berdampak langsung pada masyarakat desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif. Ia menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan segera meninjau ulang dan merevisi SE tersebut, sekaligus mengembalikan status UHC Prioritas seperti sebelumnya.
“Kalau tuntutan ini tidak direspons, kami akan kembali melakukan audiensi langsung dengan Bupati Pamekasan,” tegasnya, Jumat (24/10/2025).
Tamyis juga menyoroti poin penting dalam SE terbaru Bupati Pamekasan yang hanya menggratiskan layanan rawat jalan dan kegawatdaruratan di puskesmas, sementara layanan rawat inap tidak lagi digratiskan, sehingga dinilai membebani masyarakat kecil.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili, menyampaikan komitmennya untuk tetap memperjuangkan keberlanjutan UHC Prioritas. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan, termasuk menerima audiensi dari Perkasa Pamekasan, untuk mencari solusi atas terhambatnya layanan kesehatan akibat perubahan kebijakan tersebut.
“Jika UHC prioritas tidak dipenuhi, sepertinya Perkasa Pamekasan akan melakukan gerakan besar-besaran. Ini yang kami tidak inginkan,” ujarnya.
Hingga kini, DPRD dan Perkasa Pamekasan menunggu langkah konkret Pemkab untuk memulihkan dan meningkatkan kembali kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (Rul/Lan)
