Selasa, 25 November 2025
Image Slider

Pendapatan BUMD Rendah, DPRD Jatim Siapkan Evaluasi Lewat Pansus

TheJatim.com – DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BUMD. Setelah menetapkan struktur pimpinan, pansus dijadwalkan mulai bekerja bulan depan dengan masa kerja enam bulan sesuai Surat Keputusan DPRD.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Fuad Bernardi, menjelaskan bahwa pansus ini dibentuk karena rendahnya pendapatan sejumlah BUMD yang berdampak langsung pada setoran deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kondisi ini kontras bila dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki karakteristik bisnis serupa.

Fuad mencontohkan setoran deviden Jawa Tengah yang pada tahun ini mencapai lebih dari Rp700 miliar, hampir dua kali lipat dari capaian Jawa Timur yang berada di angka Rp497 miliar. Padahal, kata dia, BUMD Jawa Timur memiliki struktur usaha yang lengkap mulai dari holding, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan.

Baca Juga:  Anggaran Pendidikan Surabaya Diduga di Bawah 20%, Aliansi BEM Gugat Perda APBD ke MK

“BUMD kita ini sudah punya struktur besar, tapi pendapatannya rendah. Setoran deviden ke kas provinsi juga rendah. Padahal kalau melihat Jawa Tengah, bisnisnya mirip dan mereka bisa jauh lebih tinggi,” ujar Fuad, Senin (17/11/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan pansus ini dibentuk untuk memastikan ada peningkatan nyata dalam kinerja keuangan BUMD. Langkah itu dinilai mendesak mengingat kebijakan kewenangan perpajakan dari pemerintah pusat yang dinilai kurang menguntungkan provinsi. Dengan keterbatasan pendapatan dari sektor pajak, maka PAD dari BUMD menjadi tumpuan penting.

Baca Juga:  DPRD Surabaya Tuntut Evaluasi SOP Satpol PP Lindungi Kelompok Rentan

Terkait rencana pembentukan BUMD baru, Fuad menyebut telah muncul wacana dari Dinas Perhubungan untuk mengembangkan layanan transportasi seperti Trans Jatim dengan model serupa Trans Jakarta. Namun, gagasan tersebut masih sebatas pembahasan awal.

Sementara itu, opsi pembentukan BUMD pangan dinilai lebih dekat untuk direalisasikan. Hal ini didasarkan pada perbedaan konsep bisnis beberapa BUMD saat ini, seperti JGU dan PWU, yang dinilai belum sejalan dengan kebutuhan holding utama. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar model usaha BUMD baru benar-benar memiliki arah yang jelas.

Baca Juga:  Adhy Karyono: Program Gubernur Jatim Tak Terganggu Penurunan TKD 2026

Fuad mengingatkan agar pembentukan holding baru tidak hanya berfokus pada kebutuhan penyertaan modal. “Jangan sampai kita buat holding, tapi tanpa grand design. Harus jelas rencana jangka pendek lima tahunnya seperti apa dan jangka panjang 25 tahunnya mau ke mana,” katanya.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Baca Juga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terbaru
ADVERTISEMENT